Pemerintah berpendapat dalil pemohon pengujian Pasal 9 ayat (4) huruf a UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tidak cukup kuat dari aspek konstitusionalitas.
“Dalil-dalil yang dikemukakan pemohon lebih merupakan gambaran realitas implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang diakibatkan berlakunya UU itu,” kata Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kemendagri, Suhatmansyah dalam sidang pengujian UU itu di Gedung MK Jakarta, Kamis (28/6).
Suhatmansyah mengatakan apabila pemohon menafsirkan batas sebelah utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan mengakibatkan Pulau Berhala dan seluruh wilayah Kabupaten Lingga, Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Anambas, dan Natuna masuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Penafsiran itu justru bertentangan dengan UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi, Batam.
Dia menganggap dalam persoalan yang menyangkut status keberadaan Pulau Berhala secara yuridis sudah jelas berdasarkan Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002. Ketentuan inilah yang mendasari terbitnya Permendagri No. 44 Tahun 2011 yang menetapkan Pulau Berhala bagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian dibatalkan MA, sehingga terjadi ketidakjelasan status pulau itu.
Menurutnya, terhadap UU Pembentukan Kabupaten Lingga, UU Pembentukan Provinsi Kepri, dan UU Pembentukan Tanjung Jabung Timur sebenarnya tidak ada pertentangan. Persoalannya terletak cakupan wilayah administrasi Pulau Berhala yang sebenarnya ada pada pelaksanaan ketiga UU itu. Selain itu, adanya pemahaman yang berbeda terkait definisi “Selat”, posisi selat berhala itu.
“Dalam kerangka NKRI tidak dibolehkan terdapat wilayah yang tidak bertuan dan harus jelas kedudukan administrasi dan hukumnya, sehingga menjadi jelas kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di dalamnya,” ujarnya.