Senin, 27 August 2012

Ahmadiyah Andalkan Bantuan Hukum Eksternal

Komite hukum yang ada di Ahmadiyah hanya menampung kasus-kasus yang dialami jemaat, untuk kemudian diteruskan kepada lawyer dan lembaga bantuan hukum dalam penyelesaiannya.
FNH
Mubarik Ahmad Humas Ahmadiyah Jakarta Pusat. Foto: Sgp


Masalah agama dan kepercayaan memang menjadi isu sensitif di semua negara, termasuk Indonesia. Namun, sangat disayangkan jika penyelesaian perbedaan pandangan soal agama harus dilakukan dengan tindakan kekerasan. Bukan menyelesaikan masalah, penyelesaian dengan cara ini justru melahirkan persoalan baru. Hal inilah yang dirasakan organisasi Ahmadiyah yang merindukan kesamaan di mata hukum.     


Ahmadiyah merupakan sebuah pergerakan agama Islam yang didirikan Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908). Para pengikut Ahmadiyah, yang disebut sebagai Ahmadi atau Muslim Ahmadi, terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ialah "Ahmadiyya Muslim Jama'at" (atau Ahmadiyah Qadian). Pengikut kelompok ini di Indonesia membentuk organisasi bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang telah berbadan hukum sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953). Kelompok kedua ialah Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore (atau Ahmadiyah Lahore).


“Kita terdaftar di akta notaris sejak 1953 di departemen kehakiman dan selalu diperbaharui di departemen dalam negeri,” kata Humas Ahmadiyah Jakarta Pusat, Mubarik Ahmad.


Mubarik memperkirakan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia kini berjumlah 500 ribu orang. Dari jumlah itu, paling banyak menetap di Jawa Barat. Oleh karena itu, kasus pelanggaran hukum dan HAM terhadap Jemaat Ahmadiyah paling banyak terjadi di Jawa Barat.


Sekadar pengetahuan, perkembangan Ahmadiyah di Tanah Air diwarnai hambatan dan tantangan. Pasalnya, sebagian besar ulama menilai ajaran yang terdapat di organisasi ini melenceng dari ajaran Islam di Indonesia. Seperti negara-negara Islam lainnya yang ingin menghancurkan Ahmadiyah melalui Rabithah Alam al Islami, para ulama di Indonesia menyatakan Ahmadiyah sebagai non muslim pada tahun 1974, sebagaimana Majelis Nasional Pakistan melakukan hal yang sama.


Sejak saat itu, Jemaat Ahmadiyah Indonesia menghadapi berbagai hambatan dalam perkembangannya, baik dalam bidang tabligh maupun dalam bidang tarbiyat. Tahun 1974, MUI memberikan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah. Oleh kaum Ahmadiyah halangan dan rintangan tersebut dimaknai sebagai penggenapan nubuwatan Nabi Muhammad bahwa para pengikut Imam Mahdi - pengikut sejati Rasulullah di akhir zaman - akan menghadapi keadaan yang sama dengan para sahabat Rasulullah.


Pada tahun 1980-an, banyak mesjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Islam. Banyak Ahmadi yang menderita serangan secara fisik. Selanjutnya MUI menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua