Jumat, 21 September 2012

Advokat Gugat UU Bantuan Hukum

Pemohon diminta fokus pada pengujian pasal yang benar-benar merugikan hak konstitusional.
ASH
Advokat gugat UU Bantuan hukum. Foto: Sgp

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi sejumlah pasal dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diajukan oleh 10 advokat.  Kesepuluh advokat itu adalah Dominggus Maurits Luitnan, Suhardi Somomoelyono, Abdurahman Tardjo, TB Mansyur Abubakar, Malkam Bouw, Paulus Pase, LA Lada, Metiawati, A Yetty Lentari, dan Shinta Marghiyana.

Spesifik, mereka memohon pengujian Pasal 1 ayat (1), (3), (5), (6); Pasal 4 ayat (1), (3); Pasal 6 ayat (2), (3) huruf a, b; Pasal 7; Pasal 8 ayat (1), (2) huruf a, b; Pasal 9;  Pasal 10 huruf a, c; Pasal 11; Pasal 15 ayat (5); dan Pasal 22 UU Bantuan Hukum.

“Beberapa pasal dalam UU Bantuan Hukum sangat merugikan para pemohon selaku advokat,” kata salah satu pemohon, Dominggus Mauritis saat membacakan permohonannya di hadapan majelis panel yang diketuai Anwar Usman di Gedung MK, Jum’at (21/9).

Dia menjelaskan kerugian itu terletak antara lain tentang frasa “bantuan hukum” yang menyangkut pemberi dan penerima bantuan hukum. Ia menilai frasa bantuan hukum atau jasa hukum sama dengan penasihat hukum yang digunakan sejak berlakunya Pasal 56 ayat (2) KUHAP. Lalu istilah penasihat hukum ditambah konsultan hukum, dilebur menjadi istilah advokat seperti termuat dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

“Jadi istilah bantuan hukum sama saja dengan advokat. Para pemohon telah dilindungi oleh UU Advokat, namun muncul UU Bantuan Hukum yang dalam menjalankan tugas profesinya sama dengan UU Advokat, sehingga muncul dua produk hukum yang saling tumpang tindih,” katanya.

Dalam Pasal 1 ayat (5), (6) dijelaskan standar pemberian bantuan hukum ditetapkan oleh menteri (Menteri Hukum dan HAM, red) dengan persyaratan berbadan hukum sesuai Pasal 8 ayat (2). Pasal itu tidak memberikan jaminan, perlindungan hukum yang adil karena pembentukan standar bantuan hukum seharusnya dilakukan organisasi profesi advokat (Komite Kerja Advokat Indonesia/KKAI) bukan oleh menteri.

Selain itu, dosen, mahasiswa fakultas hukum, atau organiasi masasyarakat (LSM) diberi wewenang untuk bisa beracara di dalam maupun di luar sidang. Hal itu diatur  dalam Pasal 9 huruf a jo Pasal 1 ayat (3) UU Bantuan Hukum. Sebab, pemberi jasa bantuan hukum adalah advokat sesuai Pasal 38 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan aparat penegak hukum.

“Itu tidak adil dan merugikan hak-hak konstitusional para pemohon karena dapat terjadi benturan kepentingan dengan mengambil alih peranan advokat yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945. Bahkan, menteri dapat mengawasi advokat, ini bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UU Advokat.”         

Adanya dualisme penyelenggaraan pendidikan bantuan hukum yang diselenggarakan lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat/LSM dan organisasi profesi, seperti diatur Pasal 10 huruf c UU Bantuan Hukum. “Ini sangat kontradiktif dengan organisasi profesi advokat yang menyelenggarakan pendidikan khusus advokat seperti diamanatkan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat,” jelasnya.

Soal anggaran bantuan hukum, menurut dia seharusnya pengelolaan anggaran bantuan hukum dikelola oleh orqanisasi profesi advokat (KKAI yang mewadahi 8 organisasi advokat) karena mengacu pada Pasal 22 ayat (1), Pasal 2 PP No. 83 Tahun 2008, advokat dilarang menolak perkara. “Bukan dikelola Kementerian Hukum dan HAM,” tandasnya.   

Karena itu, lanjutnya, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 1 ayat (1), (3), (5), (6); Pasal 4 ayat (1), (3); Pasal 6 ayat (2), (3) huruf a, b; Pasal 7; Pasal 8 ayat (1), (2) huruf a, b; Pasal 9;  Pasal 10 huruf a, c; Pasal 11; Pasal 15 ayat (5); dan Pasal 22 UU Bantuan Hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945.

Menanggapi permohonan ini, Anwar Usman Anwar menyarankan pemohon agar lebih fokus pada pasal yang benar-benar merugikan hak konstitusional para pemohon selaku advokat.  “Saudara seharusnya lebih menjelaskan letak kerugian konstitusional. Sepertinya, argumentasi yang disampaikan lebih banyak terkait masalah penafsiran,” kritiknya.

Anggota majelis panel, Hamdan Zoelva mengaku secara umum sistematika permohonan sudah baik. Namun, secara substansi jika permohonan ini dikabulkan UU Bantuan ini kehilangan nyawanya.

“Permohonan ini luar biasa kalau dikabulkan, UU Bantuan Hukum itu akan habis semua karena yang diuji pasal-pasal pokok yang merupakan ‘jantungnya’ UU Bantuan Hukum,” kata Hamdan.

Hamdan juga mempertanyakan dalam permohonan pemohon bahwa advokat dan pemberian bantuan hukum adalah dua entitas yang berbeda. “Memang dalam UU Advokat, advokat bisa memberikan bantuan cuma-cuma itu bisa dikatakan mandiri. Namun, jika dalam UU Bantuan Hukum dibawah pengawasan menteri itu kan wajar karena menteri yang punya dana bantuan hukum. Ini mesti Saudara pikirkan,” pintanya. 

harus ada ketegasan dan keseragaman UU
 - sutarjo
23.09.12 17:26
Undang-undang bantuan hukum tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Advokat. Advokat terikat UU tentang Advokat. Dalam beracara Advokat terikat dan patuh pada KUHAP, KUHP dan KIHPerdata. Jika ada UU yang mengatur subyek hukum pemberi bantuan hukum harus diselaraskan dan berpedoman pada UU advokat sebagai lex spesialis. Terhadap kewenangan Menteri dan Presiden adalah kewenangan dalam mengelola dan mengontrol pelaksanaan bantuan hukum dari segi pertanggung jawaban keuangan. Dengan demikian yang dapat menjalankan profesi bantuan hukum di peradilan litigasi dan nonlitigasi hanya advokat. Advokat yang layak menjadi pelaku bantuan hukum silahakan menteri dan presiden membuat aturan itu tidak masalah. Jika pemerintah membentuk badan hukum sendiri untuk melaksanakan bantuan hukum, pemerintah trelah melaksanakan fungsi advokat yangf bekerjasama dengan badan huku mjasa hukum yang dibentuk atau yang ada selalin advokat. Apakah dalam melaksanakan bantuan kesehatan , opemerintah juga membentuk badan hukum dokter sendiri ?. Jika akan emmerikan bantuan beasiswa atau sekolah gratis apakah membentuk sekolahan baru ? Lagi-lagi memang bukan salah pemerintah dalam hal ini. Akan tetapi kesalahan pembentuk UU juga termasuk pemerintah juga. Jadi Pak Hamdan, sebagai pakar hukum tata negara, harus mengawal bangsa agar para pejabat negara taat azaz sehingga tidak simpang siur dan salah arah. Malu dilihat orang non hukum ? membuat UU kok gak pernah tuntas. MK adalah palang pintu teori hukum yang memandu negara hukum.....layak kiranya anggota hakim MK disebut guru hbangsa dibidang ilmu hukum...maka harus taat azaz.....
UU Bantuan Hukum
 - Eddy Sulivan
22.09.12 22:59
Memang sangat kontradiktif antara Bantuan Hukum di satu si dan Advokat disisi yang lain, sehingga dalam pelaksanananya akan terjadi persaingan yg tajam dimana bantuan Hukum dapat dipastikan akan memikat masyarakat untuk memilih sebagai organ yg membantu kepentingan hukumnya. betapa tidak, disamping gratis dilindungi oleh Menteri Kehakiman, itu sementara pandangan masyarakat.
Tanggapan
 - LA NUHI,S.H.,M.H
22.09.12 02:35
Menurut saya DRP dan Pemerintah segera merevisi UU tentang Advokat, karena disitu letak kisruh masalahnya selama ini, Walaupun UU Bantuan Hukum tidak di uji Materi, kalau Pearturan pelaksanaannya masih tetap harus Advokat yang bisa mendampingi masyarakat miskin, maka tidak beda dengan UU Advokat, hapusnya itu salah satu diantara dua UU yang saling bertabrakan itu
Anggota KKAI?
 - Sutomo
21.09.12 21:27
Sayang sekali para pemohon nampaknya anggota KKAI. Akan lebih kuat jika para pemohonnya adalah anggota organisasi advokat yang resmi dan diakui lembaga negara lain, dalam hal ini PERADI.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua