Jumat, 28 September 2012

Pekerja Kritik Rancangan Peraturan Outsourcing

Banyak pasal yang harus dibenahi.
Ady
Outsourcing, salah satu warisan masalah ketenagakerjaan dari tahun 2014. Foto: Sgp

 

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tuntutan masyarakat, sejak beberapa waktu lalu pemerintah membahas peraturan tentang pelaksanaan outsourcing. Menurut Direktur PPHI Kemnakertrans, Sahat Sinurat, pemerintah meminta masukan dari para pemangku kepentingan. Seperti serikat pekerja, pengusaha dan Kadisnakertrans. Sahat berharap, masukan tersebut dapat membantu pemerintah dalam mengatur pelaksanaan outsourcing dengan baik.

Sahat mengingatkan, sebelumnya pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatur lebih ketat pelaksanaan outsourcing. Misalnya, melakukan koordinasi dengan pemda untuk mendata dan mengevaluasi perusahaan outsourcing. Untuk pengawasan, Sahat menyebut Kemenakertrans sudah menerbitkan surat edaran kepada kadisnakertrans di daerah untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan outsourcing.

Dengan permenakertrans yang sedang dibahas itu pemerintah menginginkan hanya ada satu peraturan tentang outsourcing. Rancangan permenakertrans yang berjudul Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain itu menurut Sahat mengatur perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (PPJP) atau outsourcing.

Mengenai sistematika rancangan permenakertrans itu, Sahat menjelaskan didahului dengan ketentuan umum, lalu dilanjutkan dengan ketentuan pemborongan pekerjaan. Terkait pemborongan pekerjaan, Sahat mengatakan terdapat empat hal yang diatur. Yaitu persyaratan pemborongan pekerjaan, perjanjian pemborongan pekerjaan, persyaratan perusahan pemborongan pekerjaan dan perjanjian kerja pemborongan pekerjaan.

Kemudian mengatur tentang penyedia jasa pekerja/buruh, yaitu mengatur persyaratan jasa pekerja/buruh dan perjanjian jasa pekerja/buruh. Serta persyaratan perusahaan yang dapat menjadi penyedia jasa pekerja/buruh dan perjanjian kerja penyedia jasa pekerja/buruh. Hal terakhir dalam rancangan permenakertrans itu mengatur ketentuan peralihan. Menurut Sahat, fungsi ketentuan peralihan untuk penyesuaian antara peraturan lama ke peraturan baru.

Sahat mengatakan, dalam rancangan permenakertrans, alur proses produksi di sebuah perusahaan harus disahkan. Pengesahan itu dilakukan di instansi ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota dimana pekerjaan tersebut dilakukan. Untuk melewati proses pengesahan itu, Sahat mengatakan harus mendapat rekomendasi dari instansi atau lembaga di sektor industri terkait. Menurut Sahat, kenapa rekomendasi itu harus dilakukan, karena instansi pembina itulah yang memahami alur proses produksi tersebut.

Terkait perjanjian pemborongan pekerjaan, Sahat mengatakan hal itu wajib didaftarkan di instansi ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Dalam rancangan regulasi itu, perusahaan pemborong pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh perusahan yang berbadan hukum atau perseroan terbatas (PT). Kemudian jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada PPJP meliputi jasa pelayanan kebersihan, usaha penyedia makanan bagi pekerja, jasa keamanan, jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta jasa angkutan bagi pekerja/buruh.

Namun, dalam rancangan permenakertrans itu, terdapat pula jenis pekerjan lain yang dapat di-outsourcing. Tapi terdapat persyaratan ketat yang harus dipenuhi, salah satunya harus mendapat penetapan dari Menakertrans tentang jenis pekerjaan apa saja yang diperbolehkan. Kemudian, dalam rancangan peraturan itu diatur pula soal masa berlaku izin operasional bagi PPJP per tiga tahun, padahal sebelumnya per lima tahun. Serta izin tersebut diterbitkan oleh pemerintah daerah (Pemda) di tingkat provinsi, sebelumnya izin tersebut diterbitkan pemda di tingkat kabupaten/kota.

Dalam perjanjian kerja di PPJP harus ada jaminan kelangsungan bekerja. Oleh karenanya ketika terjadi pergantian PPJP di suatu perusahaan pemberi kerja maka si pekerja dijamin kelangsungannya untuk bekerja. Sejalan dengan itu dalam perjanjian kerja harus memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan termasuk apa yang diperjanjikan. Jika berganti ke PPJP lain, maka masa kerja pekerja harus dihitung untuk menetapkan upah.

“Pekerja itu tidak lagi dihitung dari masa kerja nol,” kata Sahat menjelaskan isi dari rancangan Permenakertrans kepada perwakilan federasi serikat pekerja di gedung Kemenakertrans Jakarta, Jumat (28/9).

Rancangan permenakertrans itu, Sahat melanjutkan, memuat hak-hak pekerja outsourcing seperti hak atas cuti, Jamsostek, tunjangan hari raya (THR), istirahat mingguan, ganti rugi sebelum perjanjian kerja berakhir, penyelesaian upah atas masa kerja dan lainnya. Terakhir, rancangan permenaker itu mengatur ketentuan peralihan pelaksanaan paling lama enam bulan sejak peraturan menteri ditetapkan. Peralihan itu menurut Sahat, memberi waktu kepada PPJP untuk menyesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengkritik rancangan permenakertrans itu. Menurutnya pemberian izin perusahan outsourcing harus dikelola oleh pemerintah pusat, bukan Pemda d tingkat provinsi atau pun kabupaten/kota. Selama ini Timboel melihat, desentralisasi menjadi salah satu persoalan yang menyelimuti bidang ketenagakerjaan di Indonesia, terutama terkait dengan pengawasan. Oleh karena itu Timboel merasa penerbitan izin harus dipegang oleh pemerintah pusat.

Mengingat penentuan jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing mengacu pada alur proses produksi apakah inti atau penunjang, maka Timboel mengusulkan agar penentuan itu melibatkan serikat pekerja. Selama ini Timboel melihat dalam menentukan pekerjaan inti atau penunjang produksi, serikat pekerja tidak dilibatkan. Penetuan itu menurut Timboel menjadi salah satu polemik yang sering terjadi antara serikat pekerja dan pengusaha. Sebagai usulan, Timboel berharap agar ke depan, penentuan jenis pekerjaan inti atau penunjang harus ditentukan oleh serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Hal lain yang disorot Timboel dari rancangan tersebut adalah tidak diakomodirnya upah yang tidak diskriminatif bagi pekerja outsourcing. Pasalnya, mengacu putusan MK soal outsourcing, Timboel menilai tidak boleh terdapat diskriminasi upah antara pekerja berstatus tetap di perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing. “Upah itu tidak boleh didiskriminasi dan itu belum diakomodir,” tuturnya.

Selain itu Timboel menekankan agar pekerja outsourcing yang telah bekerja lebih dari tiga tahun dan beralih ke perusahaan outsourcing lain di perusahaan pemberi kerja yang sama, maka ketika beralih pekerja outsourcing itu harus diangkat menjadi pekerja tetap. Menurut Timboel hal itu sesuai dengan amanta pasal 59 UU Ketenagakerjaan.

Timboel juga menegaskan, untuk memperketat perusahaan outsourcing, harus ada deposit yang harus disetor perusahaan outsourcing untuk menjamin hak pekerja. Pasalnya, dalam praktik, Timboel kerap kali menemui terdapat perusahaan outsourcing yang lari begitu saja tanpa memenuhi hak-hak pekerja. Dengan adanya deposit, Timboel yakin hal itu dapat mencegah kerugian yang dialami oleh pekerja.

Sementara pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Baris Silitonga, mengatakan persoalan selama ini ada di pengawas ketenagakerjaan yang tidak tegas. Sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan terkait pelaksanaan outsourcing, namun dibiarkan. Ketidakseriusan pemerintah dalam menegakan aturan itu menurut Baris memicu serikat pekerja untuk melakukan upaya lain. Seperti mogok kerja. Oleh karena itu Bari menegaskan serikat pekerja yang tergabung dalam MPBI, tetap akan melakukan mogok kerja nasional yang rencananya digelar pada 3 Oktober 2012.

Sedangkan pengurus Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Musrianto secara tegas mengatakan outsourcing adalah bentuk perbudakan modern. Sehingga, peraturan apapun yang mengatur secara ketat soal outsourcing tetap tidak akan menghapuskan bentuk perbudakan itu. “Intinya, apapun bentuknya (peraturan yang mengatur outsourcing,-red), KASBI hanya ingin agar outsourcing dihapus,” pungkasnya.

hapus
 - tamil
18.11.12 09:01
hapus perbudakan tenaga kerja,tingkatkan kesejahteraan pekerja sekarang bukan lagi negara penjajah,penjajah kok! untuk jajah negerinya sendiri,jangan suka di bodohin penjajah pribumi!!
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua