Rabu, 31 Oktober 2012

Karyawan Chevron Ajukan Praperadilan

RED


 


Empat karyawan PT Chevron Pacific Indonesia atau PT CPI yang saat ini ditahan oleh Kejaksaan Agung, mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Dari siaran pers yang diterima hukumonline, Rabu, kasus karyawan yang sudah ditahan sejak 26 September 2012 terkait dengan proyek bioremediasi PT CPI di Sumatera. Mereka menggunakan haknya untuk mempertanyakan landasan hukum penahanan mereka oleh Kejagung.



Permohonan pra peradilan ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada kerugian negara terkait proyek bioremediasi yang menjadi landasan penahanan, adanya kerjasama yang terus ditunjukkan selama ini serta jaminan yang telah disampaikan oleh karyawan dan PT CPI.



Disebutkan dalam rilis bahwa empat karyawan itu tidak akan kabur mengingat hubungan baik mereka dengan komunitas dan perusahaan yang sudah hadir di Indonesia sejak 88 tahun lalu.



Karyawan PT CPI telah meminta Kejaksaan Agung untuk menyampaikan bukti-bukti yang mendukung tuduhan Kejaksaan Agung terhadap mereka dan meminta kasus ini bisa diselesaikan dengan segera dan mempertimbangkan hak-hak mereka.



Sementara menurut kontrak bagi hasil, yang menjadi landasan operasi PT CPI, persetujuan dan audit proyek-proyek migas merupakan wewenang BPMigas dan badan audit pemerintah yang diatur dalam hukum perdata, bukan hukum pidana.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua