Selasa, 20 November 2012

Karyawan Chevron Anggap Penahanan Tidak Sah

BPKP dianggap sebagai lembaga yang tidak berwenang dalam menghitung kerugian negara.
Nov
Gedung BPKP. Foto: Sgp


Sidang praperadilan empat karyawan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keempat karyawan itu adalah Manajer SLN dan SLS Endah Rumbiyanti, Team Leader SLN Kabupaten Duri Widodo, Team Leader SLS Migas Kukuh Kertasafari, dan General Manager SLS Operation Bachtiar Abdul Fatah.


Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek biormediasi CPI. Sejak 26 September 2012, penyidik melakukan penahanan. Widodo, Kukuh, dan Bachtiar ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, sedangkan Endah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.


Dalam permohonan peraperadilan yang dibacakan pengacara kemarin, penyidikan dan penahanan dianggap tidak sah. Penetapan tersangka tidak dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Padahal, penyidik mengenakan keempat tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Sesuai Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Namun, sebelum bukti terkumpul, penyidik sudah menetapkan keempat karyawan CPI sebagai tersangka. Penghitungan kerugian negara pun belum dilakukan ketika mereka ditetapkan sebagai tersangka.


Menurut pengacara, tanpa adanya kerugian negara, penyidik telah melanggar hak asasi keempat tersangka. Kerugian negara merupakan salah satu elemen pokok dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Penyidik tidak dapat berasumsi mengenai kerugian negara sebelum mendapat penghitungan dari ahli keuangan negara.


Hal ini ditegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. MK secara jelas menyatakan, unsur kerugian negara harus dibuktikan dan dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau belum terjadi. Kesimpulan ada atau tidaknya kerugian negara harus dilakukan ahli keuangan negara.


Andaikata benar BPKP telah melakukan penghitungan kerugian negara, pengacara berpendapat penghitungan kerugian negara tersebut dilakukan oleh lembaga yang tidak mempunyai kewenangan. Kewenangan BPKP untuk menghitung kerugian negara sudah dicabut berdasarkan Keppres No.62 Tahun 2001.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua