Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyetujui Pertamina sebagai pemasok bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan industri hulu migas ke depan. Pertamina telah mendapat lampu hijau dari SKK Migas untuk memasok high sulfur diesel (HSD) kepada CNOOC Ses Ltd dengan nilai kontrak mencapai AS$81 juta atau setara dengan Rp753 miliar. Pasokan BBM dibutuhkan untuk memproduksi migas dari lapangan yang dikelola CNOOC Ses Ltd.
Lampu hijau terhadap Pertamina itu, menurut Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, merupakan bukti dukungan SKK Migas terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai bentuk nasionalisme, SKK mendahulukan perusahaan plat merah itu memasok BBM di industri hulu migas.
“Kami mendukung secara nyata Pertamina untuk menjadi lebih besar dan hal ini juga merupakan bukti keberpihakan kami kepada industri nasional,” papar Rudi dalam rilis yang diterima hukumonline.
Bentuk lain ‘nasionalisme’ SKK Migas adalah kebijakan mewajibkan pemasok BBM untuk menggunakan perbankan yang berstatus BUMN/BUMD. Dalam kasus pengiriman BBM ke CNOOC, SKK Migas menetapka 98,64 persen target pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dengan kebijakan itu, Rudi melanjutkan, CNOOC harus mewajibkan penyedia barang atau jasa pelaksana kontrak ini untuk memprioritaskan pendanaan dari bank berstatus BUMN/BUMD jika diperlukan pendanaan pihak ketiga.
Rudi menegaskan bahwa SKK Migas akan terus memberikan dukungan kepada BUMN seperti Pertamina, PT PAL, PT Adhi Karya, PT Pelayaran, PT Sucofindo, PT Surveyor, PT Rekayasa Industri, PT Telekomunikasi Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Elnusa, PT Rekayasa Industri, PT Sucofindo untuk terlibat dalam kegiatan industri hulu migas.
Total nilai pengadaan barang dan jasa oleh BUMN di industri hulu migas selama periode 2010-Januari 2013 telah mencapai sekitar Rp24 triliun atau sekitar AS$2,54 miliar. “Kita menginginkan agar peran BUMN terus dapat ditingkatkan di industri hulu migas,” pungkas Rudi.