Kamis, 14 Maret 2013

Kebijakan Nasional Pengaruhi Upaya Pemerintah Lindungi TKI

Posisi pemerintah dinilai lemah dihadapan negara-negara penempatan TKI di sektor domestik.
ADY
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah. Foto: SGP


Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menilai posisi pemerintah di hadapan negara-negara penempatan TKI sangat lemah. Menurutnya, pemerintah Indonesia tak tegas dan tak serius dalam mengurusi masalah TKI. Akibatnya, perlindungan terhadap TKI khususnya di sektor domestik, sangat minim.


Anis berpendapat, upaya mendorong pemerintah Kuwait agar melindungi TKI sektor domestik tak akan berjalan maksimal tanpa keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI. Misalnya, ketika mendesak pemerintah Kuwait untuk memenuhi hak dasar TKI seperti hari libur. Anis berkeyakinan pemerintah Kuwait akan mempertanyakan kembali bagaimana perlakuan PRT di Indonesia.


Oleh karenanya, jika pemerintah serius melindungi TKI, Anis berpendapat harus dibuktikan dengan kebijakan yang ada di tingkat nasional. “Perlindungan (TKI sektor domestik,-red) itu tergantung bagaimana kebijakan nasional kita akan PRT,” kata dia kepada hukumonline, Kamis (14/3).


Anis mengatakan, perlunya kesetaraan posisi PRT dengan pekerja pada umumnya. Sehingga hak untuk libur, upah, jaminan kesehatan dan lainnya terlindungi. Menurutnya, hal itu dapat dilakukan jika DPR segera mengesahkan RUU PRT dan pemerintah menjalankannya regulasi tersebut dengan baik.


Ketika kondisi itu terjadi, Anis menilai posisi tawar pemerintah di hadapan negara-negara penempatan TKI akan tinggi sehingga setiap upaya perlindungan TKI yang didorong pemerintah di negara penempatan dapat terwujud.


Anis melihat kondisi TKI sektor domestik yang bekerja di Kuwait kondisinya tak jauh berbeda dengan negara penempatan lainnya di Timur Tengah, di mana perlindungan sangat lemah. Apalagi, sistem ketanagakerjaan di Kuwait memposisikan TKI berada di bawah kendali penuh majikan. Sehingga mulai dari jam kerja yang manusiawi sampai hari libur sulit diperoleh TKI. 


Bahkan, Anis mengatakan Kuwait kerap disinyalir sebagai tempat persinggahan praktik kejahatan perdagangan orang. Meski sekarang pemerintah menerapkan moratorium TKI sektor domestik ke Kuwait, Anis berpendapat hal itu tak efektif karena mekanisme membuat visa di Kuwait sangat mudah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua