Komisi VI DPR meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk memerinci kebijakan ASEAN Economic Community (AEC) yang akan dilaksanakan pada 2015. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, mengatakan pengkajian ulang kesepakatan dengan para petinggi ASEAN perlu dilakukan mengingat kondisi industri nasional yang belum siap.
"Perlu kesepakatan dengan para petinggi ASEAN, masterplan di Indonesia seperti apa. Kita belum siap," kata Aria saat ditemui di Senayan Jakarta, Senin (1/4).
Berdasarkan kajian tersebut pula, lanjutnya, DPR mencermati hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikerjakan dalam menghadapi AEC 2015. Aria berpendapat AEC 2015 bukan hanya persoalan ekonomi bangsa tetapi juga menyangkut keputusan-keputusan politik yang akan diambil oleh DPR dan pemerintah.
Aria meminta pemerintah untuk tidak mengedepankan gengsi guna ikut berpartisipasi dalam AEC 2015. Jika industri nasional terbukti belum siap menghadapi AEC 2015, kondisi ini diyakini bisa berdampak buruk terhadap ekonomi bangsa. Kondisi subjektif menjadi indikator yang penting dalam AEC 2015 agar mampu mendongkrak volume perdagangan nasional. "Artinya harus memberi penguatan industri dalam negeri untuk ekspor," imbuhnya.
Namun, lanjutnya, jika industri nasional ternyata tak siap menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, Aria mengusulkan penundaan hingga batas waktu tertentu.
Beberapa hal yang perlu diperbaiki agar industri nasional dapat bersaing, lanjut Aria Bima, adalah dengan melakukan perbaikan daya saing industri melalui penyelesaian masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh industri. Masalah-masalah yang dimaksud seperti infrastruktur yang tak memadai, suku bunga bank, pelabuhan dan lain sebagainya.
"Jadi persoalan umum saja tidak bisa kita selesaikan sampai sekarang, itu bukan lagi ranah koorporasi industri, tapi lebih kepada kebijakan pemerintah," ujarnya.