Kamis, 23 Mei 2013

Jurnalisme Investigasi Dorong Good Corporate Governance

Jurnalisme investigasi dihadang industrialisasi.
RZK
Acara the 1st Corporate Governance Media Reporting in Indonesia. Foto: SGP

Sejumlah kasus kejahatan korporasi, umumnya ranah korupsi atau pidana pencucian uang, mulai bermunculan di negeri ini. Pengungkapan kasus-kasus itu tidak lepas dari andil media yang melakukan jurnalisme investigasi. Sayangnya, saat media tidak banyak media yang melakukan jurnalisme investigasi. Arus industrialisasi media dituding sebagai ‘biang keladinya’.

Dalam acara First Corporate Governance Media Reporting di Jakarta, Selasa (21/5), eks Managing Editor Tempo, Metta Dharmasaputra menyayangkan minimnya media yang melakukan jurnalisme investigasi. Padahal, kata dia, jurnalisme investigasi bermanfaat untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan korporasi.

Berdasarkan pengalamannya ketika mengungkap kasus pajak Asian Agri, Metta mengatakan media tidak bisa sendirian mengungkap kasus kejahatan korporasi. Media membutuhkan peran ‘peniup pluit’ (whistleblower). Sayangnya, whistleblower seperti Vincentius Amin Sutanto dalam kasus Asian Agri, tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup.

Dalam acara yang sama, mantan Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi mengatakan media memang memiliki kemampuan untuk mengungkap kasus kejahatan korporasi. Salah satu metodenya adalah investigasi. Namun, Alamudi mengingatkan bahwa media dalam melakukan investigasi wajib mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku.

Pengajar Lembaga Pers Dr Soetomo ini juga menekankan pentingnya eningkatan pengetahuan dan ketrampilan jurnalis dalam meliput hal-hal yang berkaitan dengan korporasi. Makanya, Alamudi berharap pelatihan-pelatihan perlu diselenggarakan secara kontinyu.

“Dengan pemahaman mendalam mengenai etika jurnalistik, para wartawan akan bisa meliput dan melakukan investigasi yang lebih sempurna atas setiap korporasi dan melihat apakah mereka menjalankan good corporate governance atau tidak,” paparnya.

Selain itu, menurut Alamudi, media juga harus memahami aspek-aspek good corporate governance agar liputannya berjalan dengan baik untuk kepentingan publik. “Masyarakat pers harus dapat meliput setiap korporasi secara profesional dan imparsial,” ujar Alamudi.

Selanjutnya, pemilik media, tambah dia, jangan mengabaikan prinsip independensi ruang redaksi. Pemilik media, kata Alamudi, harus memahami bahwa independensi ruang redaksi pada akhirnya bermanfaat untuk kredibilitas media itu sendiri.

Harga Industrialisasi
Pengamat media Ade Armando berpendapat minimnya media yang melakukan jurnalisme investigasi terjadi salah satunya karena faktor industrialisasi. Saat ini, media dipandang sebagai sebuah industri. Dampaknya, para pemilik media sangat mengutamakan laba. Orientasi pemilik media, bagaimana dengan modal sedikit menghasilkan profit sebanyak-banyaknya.

Sementara, kata Ade, produk pemberitaan investigasi kurang begitu mampu menarik laba. Bukan hanya tidak laku, dia menambahkan, untuk melakukan jurnalisme investigasi memakan biaya yang tidak sedikit.

“Ini adalah harga ketika media menjadi industri,” ujarnya. “Lihat saja pengalaman beberapa stasiun televisi yang sudah, beberapa program investigasi yang mereka buat tidak laku, ratingnya seringkali tidak bagus.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua