Rapat kerja antara pejabat di tiga kementerian dengan Panja Badan Anggaran DPR menyimpulkan agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ketiga kementerian tersebut harus mencapai target. Ketiganya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ketiga kementerian tersebut menjabarkan target PNBP masing-masing di tahun 2013. Dari ketiga kementerian itu, target PNBP Kementerian ESDM tahun 2013 adalah yang paling besar, yakni Rp32,6 triliun untuk PNBP di sektor mineral dan batubara. Angka ini naik dari tahun 2012 yang sebesar Rp25 triliun.
Menurut Dirjen Mineral dan Batubara Thamrin Sihite, pada tahun-tahun sebelumnya ESDM selalu merealisasikan target PNBP. "Dari segi semangat, kami mencoba untuk menaikkan dari tahun 2012 Rp25 triliun, di 2013 Rp32,6 triliun itu PNBP minerba," katanya dalam rapat di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (5/6).
Sejumlah kebijakan akan dikeluarkan ESDM agar target PNBP 2013 dapat tercapai. Seperti, merekonsiliasi izin usaha pertambangan yang sudah ada. Dari laporan daerah, banyak perusahaan pertambangan yang belum memiliki izin. Maka itu, ESDM akan bekerjasama dengan pemerintah daerah agar rekonsiliasi ini dapat berjalan lancar.
Kebijakan lainnya, kata Thamrin, menyusun tata cara penyetoran kewajiban PNBP agar bisa dibayarkan di depan sebelum melakukan pengapalan. Selain itu, ESDM juga akan memberikan sanksi berupa penghentian pengapalan bagi perusahaan yang mempunyai tunggakan kewajiban PNBP.
Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kemenhut Bambang Hendroyono mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir PNBP Kemenhut selalu melebihi angka yang ditargetkan. Padahal tiap tahun PNBP yang ditargetkan selalu naik. Sedangkan untuk tahun 2013 sendiri, angka PNBP yang ditargetkan Kemenhut cukup besar, yakni Rp4,2 triliun.
"Jadi tantangan kami. Realisasi sementara baru 24 persen sekitar Rp1 triliun. Baru tercatat di bulan kelima, belum seluruhnya masuk. Tapi kita harapkan target dapat tercapai," tutur Bambang.