Rabu, 19 June 2013

Pengguna Jasa Lion Air Menggugat

Armada angkutan udara Lion Air membatalkan penerbangan secara sepihak.
HRS

Kenyamanan PT Lion Mentari Airlines kembali "diganggu". Soalnya, operator armada udara yang biasa dikenal Lion Air ini sejenak beristirahat dari gugatan salah satu penumpangnya terkait bagasi hilang di Pengadilan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Positifnya, Lion Air memenangkan perkara.

Tampaknya, armada yang telah beroperasi sejak 2000 ini tak bisa diam lama menghadapi protes para penumpangnya. Kali ini, sebuah biro perjalanan haji dan umroh yang menggugat Lion Air. Adalah PT Kharissa Permai Holiday (KPH). Perseroan yang berkedudukan di Cikini ini menggugat lantaran Lion Air membatalkan penerbangan tujuan Jakarta-Jeddah secara sepihak menjelang dua hari tanggal keberangkatan. Adapun tanggal keberangkatan adalah 30 Mei 2013.

Pembatalan tersebut baru diumumkan secara resmi melalui agen resmi Lion Air satu hari menjelang keberangkatan. Tindakan sepihak ini tentu membuat perseroan berang. Soalnya, pihak armada tidak mau bertanggung jawab atas pembatalan tersebut. Padahal, KPH telah membeli tiket pulang-pergi sejak 1 April 2013 sebanyak 91 tiket untuk calon jemaah haji dan umroh seharga AS$98.220.

Lantaran Lion Air enggan bertanggung jawab, KPH memutuskan untuk menempuh ranah hukum. Akhirnya, pada 17 Juni 2013 KPH mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, perseroan terbatas ini tidak hanya menarik Lion Air sebagai tergugat, tetapi juga Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Apa yang dilakukan Lion Air menurut KPH telah melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Ketentuan tersebut mengamanatkan kepada pengangkut untuk memberitahukan penumpang dalam jangka waktu 7 hari apabila terjadi pembatalan. 

"Lion Air dengan entengnya tidak mau bertanggung jawab dan lepas tangan," tutur kuasa hukum KPH Ngurah Gusti Ari Firnanda kepada hukumonline, Senin (17/6).

Pelanggaran terhadap Pasal 12 tersebut wajib mengganti kerugian minimal 50 persen apabila pengangkut mengalihkan penumpang ke armada udara yang lain. Selain itu, penumpang juga dibebaskan dari biaya tambahan apabila terjadi peningkatan kelas, upgrade. sebaliknya, apabila terjadi penurunan kelas penumpang, pengangkut harus mengembalikan kelebihan uang dari tiket yang sudah dibeli. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 huruf b dan c PM No. 77/2011.

Selain dituding melanggar ketentuan Pasal 12, tindakan pesawat yang memiliki logo kepala singa ini juga melanggar ketentuan Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Isi pasal ini tak berbeda dengan Pasal 12 PM No. 77/2011 yang mengatur bahwa pengangkut udara wajib mengalihkan penumpang kepada armada lain.

Ngurah juga menunjukkan iktikad buruk Lion Air. Iktikad tidak baik itu semakin terlihat jelas dengan dicantumkannya klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab di tiket penjualannya, khusus bagian syarat dan ketentuan. Klausula tersebut menyatakan bahwa Lion Air berhak membatalkan atau mengubah rencana keberangkatan, jadwal, rute, pesawat terbang atau tempat transit kepada penumpang yang telah membeli tiket dengan alasan apapun tanpa pemberitahuan. 

Pencantuman klausula baku tersebut telah melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 huruf a. Apabila pengusaha mencantumkan klausula baku dalam perjanjiannya, sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, klausula tersebut harus batal demi hukum. Dengan demikian, Ngurah meminta majelis untuk membatalkan klausula baku tersebut dan menyatakan Lion Air dan Kementerian Perhubungan melakukan perbuatan melawan hukum.

Lantaran tak bertanggung jawab, KPH terpaksa merogoh kocek lebih banyak lagi sejumlah AS$104.285 kepada moda transportasi udara lain, yaitu Nash Air. Tak hanya merugi dengan membeli tiket, KPH harus mengeluarkan biaya tambahan lain atas keterlambatan penerbangan.

KPH harus menanggung tambahan biaya penginapan calon jemaah 1 hari sejumlah SR 10.560 di Medina Palace dan SR 35.000 di Mubarok Madina Hotel. Sedangkan biaya konsumsi calon jamaah selama 1 hari adalah SR 11.475. Jangan lupa, KPH juga menambah biaya penginapan sebelum keberangkatan selama 1 hari di Tangerang yang mencapai Rp13,440 juta. 

"Meminta majelis hakim menghukum Lion Air membayar ganti kerugian sebanyak AS$104.285 beserta biaya tambahannya dan ganti kerugian immaterial senilai Rp100miliar," pungkas Ngurah.

Pengacara Lion Air Nusirwin masih belum bisa berkomentar terkait gugatan KHP. Pasalnya, Nusirwin belum mengetahui mengenai gugatan ini. "Saya belum tahu ada gugatan tersebut," tutur Nusirwin ketika dihubungi hukumonline, Senin (17/6).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua