Senin, 24 Juni 2013

Aturan Badan Hukum Koperasi Diuji ke MK


”Ini akhirnya bisa berakibat partisipasi rendah dari anggota-anggotanya dan membuka pintu intervensi dari pihak luar apakah itu pemerintah, pemodal besar atau lembaga keuangan non-koperasi,” dalihnya.


Pemohon juga menguji ketentuan kewenangan pengawas dalam menetapkan anggota dan memberhentikan pengurus. Ketentuan itu dinilai bentuk pelanggaran atas asas kekeluargaan yang selama ini menjadi semangat gerakan koperasi di Indonesia.


”Keputusan tertinggi dalam koperasi ada pada anggotanya, pengambilan kewenangan ini akan menciderai prinsip-prinsip koperasi yang selama ini telah hidup di Indonesia,” tegasnya.


Ketentuan mengenai Dewan Koperasi Indonesia seperti diatur Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118, dan Pasal 119 UU Koperasi turut dipersoalkan. Pasal-pasal itu dinilai menjadikan posisi gerakan koperasi menjadi bagian dari subordinat pihak luar dan menghilangkan otonomi gerakan koperasi yang seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan.


Karena itu, para pemohon meminta MK membatalkan pasal-pasal itu karena bertentangan dengan UUD 1945. Sidang perdana pengujian UU Koperasi ini dipimpin ketua majelis panel Maria Farida Indrati dengan anggota Arief Hidayat dan Anwar Usman.


Maria Farida mengatakan beberapa pasal yang diuji pemohon ini sebagian telah diuji oleh pemohon lainnya. ”Sudah ada beberapa pasal yang saat ini sudah memasuki pemeriksaan saksi dan ahli, untuk itu agar dibedakan batu ujinya,” saran Maria.


Dia juga meminta pemohon untuk memikirkan kembali pengujian Pasal 1 angka 1 yang merupakan ”roh” dari UU Koperasi . Pasal 1 angka 1 jika ini batalkan, maka UU Koperasi ini tidak berlaku semua, maka ini perlu dirumuskan kembali,” kata Maria.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua