Komisi XI DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk lima posisi anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang akan segera kosong. Setidaknya terdapat 10 calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Namun, dari jumlah itu terdapat dua calon yang belum merespon untuk mengikuti fit and proper test.
“Dari 10 calon hanya dua orang yang belum merespon untuk mengikuti fit and proper test atau tidak,” kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, Rabu (3/7).
Kedua calon tersebut adalah Sidharta Utama dan Arianto Patunru. Menurut Harry, meski dua calon belum merespon akan mengikuti fit and proper test, Komisi XI tetap akan memberikan penilaian kepada delapan calon lainnya. Kedelapan calon tersebut adalah Ahmad Erani Yustika, Deswandhy Agusman, Umar Juoro, Chairul Djakman, Fadil Hasan, A Tony Prasetiantono, Mundrajat Kuncoro dan Seri Adiningsih.
Dalam fit and proper test, para calon anggota BSBI berjanji akan independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi, BSBI merupakan instrumen Komisi XI dalam mengawasi kinerja BI.
Salah satu calon yang mengumbar janji adalah Chairul Djakman. Menurutnya, meski anggaran BSBI bersumber dari BI, ia yakin BSBI tetap bisa menjaga independensi dalam bekerja. "Siapa pun yang membayar, independensi akan dijaga, meskipun yang mambayar BI. Karena ini adalah tanggung jawab, bukan berarti harus patuh kepada BI," ujar Djakman.
Sedangkan Tony Prasetiantono mengatakan, independensi akan dijaga jika terpilih menjadi anggota BSBI. Ia mengaku independensi sudah dijaga sejak dirinya berkecimpung menjadi pengamat ekonomi puluhan tahun silam. “Independensi saya tetap sejak menjadi pengamat, sejak tahun 1986,” ujar dosen di Universitas Gadjah Mada ini.
Meski begitu, Tony mengkritik calon anggota BSBI yang berafiliasi dari partai politik atau pernah menjabat sebagai anggota DPR dari partai politik tertentu. Menurutnya, anggota BSBI yang berafiliasi dengan partai politik tertentu bisa tak independen. Atas dasar itu, ia menyarankan agar tradisi anggota BSBI yang terafiliasi secara politik dapat dihentikan.