Kamis, 04 Juli 2013

BSBI Tak Bisa Awasi OJK

FAT


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi pendapat salah satu calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Fadil Hasan yang mengatakan bahwa jika diminta DPR BSBI bisa mengawasi OJK dan pengaturan perbankan beralih dari BI ke OJK pada 2014 mendatang. Hal itu diutarakan Fadil saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Anggota BSBI di Komisi XI DPR, kemarin.


Pendapat berbeda diutarakan Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Perbankan Nelson Tampubolon. Menurutnya, tugas BSBI adalah mengawasi lembaga BI meskipun pengaturan perbankan akan beralih dari BI ke OJK. Hal ini senada dengan pasal yang menjadi cikal bakal kelahiran BSBI dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI.


“Sebenarnya asal ada di UU-nya diatur seperti itu, OJK diawasi siapa saja tidak ada masalah. Tapi yang namanya Badan Supervisi Bank Indonesia, yaitu kewenangannya mengawasi BI,” ujar Nelson di Jakarta, Kamis (4/7).


Meski begitu, lanjut Nelson, OJK akan terbuka jika ke depannya dibentuk badan supervisi khusus mengawasi OJK. Namun, pembentukan badan pengawasan OJK ini harus berdasarkan UU sebagai legalitas keberadaannya. “Semuanya kan harus sistem UU,” pungkasnya.


 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua