Selasa, 09 July 2013

Ketentuan Cukai Ganda Rokok Diminta Dihapus

Karena membebani perokok.
ASH

Majelis Panel MK menggelar sidang pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terkait ketentuan pajak cukai atas rokok yang diajukan lima pemerhati HAM.

Mereka, Mulyana Wirakusumah (anggota TIM Penyusun RUU HAM), Hendardi (PHBI), Aizzudin (Dewan Pimpinan Kerukunan Tani Indonesia), Neta S Pane (IPW), dan Bambang Isti Nugroho (Pembela Kaum Miskin) yang mengklaim dirinya sebagai perokok.

Spesifik, mereka memohon pengujian Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 UU PDRD yang menetapkan pajak cukai rokok sebagai pajak daerah.   

Soalnya, UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, juga telah menetapkan cukai rokok sebagai jenis pajak tidak langsung yang dipungut negara atas produk rokok. Sehingga, ketentuan yang mengatur kembali pengenaan pajak atas cukai rokok dalam UU PDRD telah merugikan hak konstitusional para perokok.

“Para pemohon sebagai konsumen rokok telah dikenakan atau diwajibkan membayar pajak dua kali (pajak ganda),” kata kuasa hukum pemohon, Robikin Emhas saat sidang pemeriksaan pendahuluan di gedung MK, Selasa (9/7).  

Dia menjelaskan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 UU PDRD yang mengatur beban terhadap cukai rokok yang dikenakan kepada wajib pajak rokok, memicu kenaikan harga rokok begitu tinggi. Hal ini menjadi beban para perokok sebagai pemikul pajak rokok terakhir.

Menurutnya, ketentuan itu menimbulkan pajak ganda (double tax) yang dilarang hukum perpajakan karena berpeluang menimbulkan ketidakadilan bagi setiap warga negara. Terlebih, sesuai putusan MK No. 6/PUU-VII/2009 yang menyatakan merokok adalah kegiatan legal.   

Robikin menilai adanya pengenaan pajak rokok yang dikenakan atas pungutan cukai rokok yang dipungut pemerintah berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak. “Pajak cukai rokok yang notabene pajak ganda, bentuk ketidaktelitian pembuat undang-undang,” kata Robikin.

Hal ini, lanjut Robikin, berpotensi mendorong lahirnya industri rokok gelap, sebagai bentuk untuk menghindari diri dari beban pembayaran atas cukai rokok dan pajak rokok.

Karena itu, mereka meminta MK membatalkan Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 UU PDRD karena bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan, Ketua Majelis Muhammad Alim mengatakan tidak ada yang perlu diperbaiki dalam berkas permohonannya. Namun, ada beberapa kalimat atau kata dalam berkas permohonan yang harus diperbaiki agar lebih jelas. “Banyak kesalahan penulisan yang harus diperbaiki,” sarannya.

Majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari untuk melakukan perbaikan permohonan. “Ada waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan Saudara. Nanti, perbaikannya langsung diserahkan ke panitera dan selanjutnya akan ditentukan jadwal sidang berikutnya,” kata Alim. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua