Rabu, 25 September 2013

James: Kurator Bukan Mafia Kepailitan

HRS

Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jamaslin James Purba meminta kepada seluruh jajaran pengurus organisasi yang telah diangkat dan dilantik, Rabu (25/9), untuk bersama-sama membangun organisasi.

Terlebih lagi adanya isu soal mafia kepailitan. Hal ini menjadi serangan tersendiri bagi AKPI karena kurator adalah sasaran utama dari tudingan itu. Dalam rilisnya, James menyatakan bukan ingin membela kurator atau pengurus, tetapi ia hanya ingin meluruskan pemikiran publik agar bisa dengan bijak menilai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam kepailitan dan PKPU.

Publik sering salah menanggapi tindakan kurator. Kurator dianggap bertindak sewenang-wenang dan langsung menguasai harta debitor pailit sehingga ada prasangka kepailitan tersebut telah dirancang. “Mungkin dari sinilah lahirnya dugaan adanya mafia kepailitan,” tulis James dalam rilisnya, Rabu (25/9).

Padahal, tindakan mengamankan harta pailit dengan cepat karena perintah UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU). Ada prinsip zero hour principal yang berlaku di UU Kepailitan. Artinya, kurator harus segera mengamankan harta pailit sejak dijatuhkannya putusan pailit. Prinsip ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan.

Jika lalai, kurator diancam dengan tanggung jawab pribadi apabila lalainya itu mengakibatkan kerugian atas harta pailit sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 UU Kepailitan. “Dua ketentuan di atas, sering menjadi dilema bagi kurator. Namun, tidak bisa dihindari karena perintah UU,” tulis James lagi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua