Menteri Tenaga Kerja dan Transmigasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, Adel M Fakeih, di Meksiko City, Meksiko. Pada pertemuan itu kedua Menteri membahas penanganan pekerja migran dan WNI yang overstay di Arab Saudi, dan program perbaikan status ketenagakerjaan atau dikenal amnesti.
Lewat Adel, Muhaimin mengaku sudah meminta pemerintah Arab Saudi memberi kemudahan pekerja migran Indonesia yang melakukan perbaikan dokumen. Menurutnya hal itu diperlukan karena masa berlaku program amnesti sudah habis awal bulan ini.
Padahal, masih banyak pekerja migran dan WNI yang belum selesai mengurus perbaikan dokumen itu. Sekalipun program amnesti sudah berakhir Muhaimin berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah Arab Saudi untuk pekerja migran Indonesia. Baik kepada mereka yang mengurus dokumen untuk bekerja kembali maupun mendapat exit permit untuk kembali ke Indonesia.
“Kami harap ada kemudahan dan percepatan dalam pengurusan dokumen kerja bagi TKI yang ingin kembali bekerja di sana, termasuk mendorong para pengguna atau majikannya agar membantu melengkapi dokumen kerja yang dibutuhkan,” kata Muhaimin dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Jumat (15/11).
Selaras dengan itu Muhaimin mengimbau para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi segera mengurus perbaikan dokumen ketenagakerjaan. Sehingga status mereka dapat ditingkatkan menjadi berdokumen lengkap. Sehingga dapat bekerja secara sah di Arab Saudi.
Menanggapi permintaan Muhaimin, Adel berjanji pemerintah Arab Saudi akan membantu proses perbaikan status pekerja migran Indonesia. “Meskipun program amnesti telah berakhir, pemerintah Arab Saudi akan tetap membantu proses perbaikan status kerja ini. Namun dengan catatan, KBRI dan KJRI segera berkoordinasi dengan memberitahu dan menyerahkan data-data WNI /TKI yang sudah terdaftar ke pemerintah Saudi”.
Kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mereformasi bidang ketenagakerjaan dilakukan sebagai upaya peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran. Termasuk pekerja migran Indonesia. Pemerintah Arab Saudi melakukan reformasi di bidang ketenagakerjaan sejak 18 Agustus 2010. Program amnesti digulirkan untuk memberi sanksi tegas kepada semua pihak yang tidak patuh regulasi ketenagakerjaan. Selain itu seperti dituturkan Muhaimin, Adel meminta pemerintah Indonesia untuk segera menyetujui MoU penempatan dan perlindungan pekerja migran dengan pemerintah Arab Saudi. Muhaimin berjanji segera meneruskan dan menyelesaikan perundingan untuk penyusunan nota kesepahaman kedua negara.