Rabu, 27 November 2013

Dua Prinsip yang Dipegang Tim Penyusun RUU KUHAP

Masyarakat kurang percaya pada aparat berdasarkan pengalaman riil.
MYS

Ketua Tim Penyusun RUU KUHAP, Prof. Andi Hamzah, menegaskan selama ini ada dua prinsip yang dipegang tim penyusun ketika merumuskan materi RUU. Berdasarkan prinsip itulah tim berhasil menyelesaikan draf dan kini udah di tangan DPR. Penegasan terhadap dua prinsip itu disampaikan Andi Hamzah saat tampil sebagai pembicara dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) Tahun 2013 yang diselenggarakan KHN di Jakarta, Rabu (27/11).

Prinsip pertama, tidak boleh ada ego sektoral. Penyusunan revisi KUHAP melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Tidak boleh ada sektor yang merasa lebih baik dari sektor lain, dan tidak boleh ada anggota tim yang lebih mementingkan sektornya sendiri.

Prinsip kedua, semua orang dianggap jujur. Ketika menyusun materi RUU, Tim Penyusun tak berprasangak buruk terhadap pemangku kepentingan yang akan diatur. Polisi, advokat, jaksa, dan hakim dianggap jujur menjalankan tugasnya, sehingga proses yang diatur dalam KUHAP berjalan normal dan sesuai prosedur. Sikap ini penting karena, Andi Hamzah berpandangan, kalau tidak proses pembahasan tidak akan selesai. “Kalau semua dianggap tidak jujur, tidak ada Undang-Undang yang bisa dibuat,” ujar Guru Besar Universitas Trisakti itu.

Dalam SPHN 2013 memang masih mencuat kecurigaan terhadap aparat penegak hukum, terutama ketika membahas topik hakim pemeriksa pendahuluan. Mekanisme ini, plus hakim komisaris,  diperkenalkan RUU KUHAP untuk ‘menggantikan’ praperadilan. Kelak akan ada hakim yang bertugas ‘jembut bola’ memeriksa keabsahan penahanan. Sang hakim berkantor di dekat penjara. Ia cukup memeriksa berkas-berkas untuk menentukan layak tidaknya seseorang ditahan.

Guru Besar Hukum Pidana UGM Yogyakarta, Eddy O.S. Hiariej, termasuk yang mempertanyakan objektivitas hakim pemeriksa pendahuluan di zaman ketika mafia peradilan belum terkikis. “Tidak ada jaminan tdak ada pelanggaran,” tandasnya di forum yang sama.

Endang Suparta, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, menyoroti minimnya pengawasan terhadap upaya paksa seperti penahanan selama ini.”Saat ini tersangka atau terdakwa rentan menjadi korban penyalahgunaan kewenangan dari penegak hukum,” papar Endang.

Ia menilai lembaga praperadilan sudah usang dan tak sesuai lagi dengan perkembangan. Berdasarkan praktek selama ini, praperadilan ternyata tidak mampu melindungi hak tersangka atau tersangka dari penyalahgunaan kewenangan penyidik atau jaksa. Ironisnya, hakim terkesan enggan mengoreksi penyimpangan yang disampaikan tersangka dalam praperadilan. Dalam penahanan, misalnya, hakim tak menguji secara sungguh-sungguh kebenaran alasan objektif dan subjektif penyidik.

Cuma, seperti kata Andi Hamzah, RUU KUHAP, harus disusun berdasarkan prasangak baik. Polisi bersikap jujur menjalankan tugas. Demikian juga jaksa, hakim, dan advokat.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua