Para ekonom Indonesia menyoroti current account deficit atau defisit transaksi berjalan yang terus terjadi. Bahkan, persoalan ini dikhawatirkan dapat memicu terjadinya krisis ekonomi. Hal tersebut diutarakan oleh Pengamat Ekonomi dari lembaga tangki pemikir, EC-Think Indonesia Aviliani.
Menurutnya, untuk menekan terjadinya defisit transaksi berjalan diperlukan kebijakan jangka pendek dari pemerintah. Ia khawatir terjadi krisis jika dalam kurun waktu empat bulan tak ada kebijakan jangka pendek untuk menangani defisit transaksi berjalan.
“Apabila current account deficit tetap besar tanpa ada kebijakan jangka pendek, maka empat bulan ke depan kita akan memasuki krisis,” kata Aviliani di Jakarta, Senin (2/12).
Salah satu kebijakan jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengimplementasikan kebijakan pengurangan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi hingga 50 persen. Menurut Aviliani, kebijakan ini akan efektif dalam menanggulangi membengkaknya defisit transaksi berjalan.
Bukan hanya itu, untuk menekan defisit transaksi berjalan diperlukan sikap tegas dari pemerintah terkait pengembangan energi baru terbarukan, seperti biodiesel. Menurut Aviliani, pengembangan energi baru terbarukan tersebut masih dimungkinkan dalam sisa waktu empat bulan ke depan.
Salah satu sumber utama terjadinya defisit transaksi berjalan selama ini adalah besarnya impor minyak. Ia berharap persoalan ini segera diatasi oleh pemerintah. “Current account deficit merupakan persoalan utama yang menyebabkan buruknya perekonomian kita, termasuk juga pelemahan rupiah,” katanya.
Hal senada diutarakan oleh Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Destry Damayanti. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga lantaran dampak dari terjadinya current account deficit. Bahkan, pelemahan ini sempat menembus ke level Rp12 ribu per dolar AS.