Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Jabatan Notaris pada sidang paripurna di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).
Ketua Pansus RUU Jabatan Notaris Andi Rio Idris Padjalangi melaporkan revisi UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini dicapai setelah memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang dimintai masukannya berasal dari pemerintah maupun organisasi notaris atau pihak terkait.
“Antara lain, Polri, Kejaksaan, BPN, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Perhimpunan Bank Swasta Nasional (PBSN), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan para pakar kenotariatan,” ujar Andi Rio.
Salah satu hal yang baru dalam RUU ini adalah pengawasan notaris dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, RUU yang telah disetujui DPR dan pemerintah ini akan diserahkan ke presiden untuk diberi nomor dan ditandatangani untuk disahkan menjadi undang-undang. Bila presiden dalam waktu tiga puluh hari tak menandatangani RUU ini, maka RUU ini tetap otomatis menjadi undang-undang.
Ketua Pansus RUU Jabatan Notaris Andi Rio Idris Padjalangi melaporkan revisi UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini dicapai setelah memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang dimintai masukannya berasal dari pemerintah maupun organisasi notaris atau pihak terkait.
“Antara lain, Polri, Kejaksaan, BPN, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Perhimpunan Bank Swasta Nasional (PBSN), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan para pakar kenotariatan,” ujar Andi Rio.
Salah satu hal yang baru dalam RUU ini adalah pengawasan notaris dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, RUU yang telah disetujui DPR dan pemerintah ini akan diserahkan ke presiden untuk diberi nomor dan ditandatangani untuk disahkan menjadi undang-undang. Bila presiden dalam waktu tiga puluh hari tak menandatangani RUU ini, maka RUU ini tetap otomatis menjadi undang-undang.
