Memperingati 10 tahun, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas bekerja sama dengan KPU dan Pemkot Sawahlunto menggelar Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin Award. Acara yang bertemakan “Penyelenggaraan Pemilu Serentak.” ini diikuti sejumlah akademisi, praktisi pemilu, pegiat konstitusi dan pemilu, kalangan pemerintah.
Seperti diketahui, putusan MK bernomor 14/PUU-XI/2013 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) dilakukan serentak. Namun, pelaksanaan pemilu serentak baru bisa diberlakukan pada Pemilu 2019 mendatang hingga pembentuk undang-undang mengubah sistem dan mekanisme pemilu yang berlaku saat ini.
Mengawali acara, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Assiddiqie selaku keynote speaker sekaligus membuka secara resmi acara seminar nasional ini. Mantan Ketua MK ini menyampaikan materi dengan tema “Pemilu Serentak dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” pada Kamis (29/5) malam ini.
Keesokannya, dilanjutkan dengan tiga sesi seminar yang bertemakan Pemilihan Umum Nasional Serentak; Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak; dan Penyelenggaraan, Pengawasan, dan Pendanaan Pemilu dan Pemilukada. Selain untuk mengatasi tingginya biaya pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada), acara ini diharapkan dapat memberi solusi atas segala persoalan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang telah diwacanakan masuk dalam pembahasan RUU Pemilukada di DPR.
Acara ini pun akan digelar “Anugrah Konstitusi Muhammad Yamin Award” yang penghargaan ini diserahkan kepada para pemikir hukum tata negara dan para pegiat perlindungan nilai-nilai konstitusi. Dipilihnya nama Muhammad Yamin untuk memberi penghargaan atas pemikiran dan peran beliau dalam upaya pembentukan konstitusi Indonesia agar bisa menjadi inspirasi dan motivasi penerusnya.
Seperti diketahui, putusan MK bernomor 14/PUU-XI/2013 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) dilakukan serentak. Namun, pelaksanaan pemilu serentak baru bisa diberlakukan pada Pemilu 2019 mendatang hingga pembentuk undang-undang mengubah sistem dan mekanisme pemilu yang berlaku saat ini.
Mengawali acara, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Assiddiqie selaku keynote speaker sekaligus membuka secara resmi acara seminar nasional ini. Mantan Ketua MK ini menyampaikan materi dengan tema “Pemilu Serentak dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” pada Kamis (29/5) malam ini.
Keesokannya, dilanjutkan dengan tiga sesi seminar yang bertemakan Pemilihan Umum Nasional Serentak; Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak; dan Penyelenggaraan, Pengawasan, dan Pendanaan Pemilu dan Pemilukada. Selain untuk mengatasi tingginya biaya pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada), acara ini diharapkan dapat memberi solusi atas segala persoalan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang telah diwacanakan masuk dalam pembahasan RUU Pemilukada di DPR.
Acara ini pun akan digelar “Anugrah Konstitusi Muhammad Yamin Award” yang penghargaan ini diserahkan kepada para pemikir hukum tata negara dan para pegiat perlindungan nilai-nilai konstitusi. Dipilihnya nama Muhammad Yamin untuk memberi penghargaan atas pemikiran dan peran beliau dalam upaya pembentukan konstitusi Indonesia agar bisa menjadi inspirasi dan motivasi penerusnya.