Kamis, 10 July 2014

Sejumlah RUU Resmi Menjadi Inisiatif DPR

RUU Pertembakauan tetap menjadi sorotan. Dua Fraksi belum memberikan persetujuan.
RFQ
Foto: RES

DPR seolah berpacu dengan waktu. Sejumlah RUU dikebut, dan sebanyak enam RUU resmi menjadi insiatif DPR. Keenam RUU itu adalah RUU Pertembakauan, RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Perkebunan, RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, RUU Konservasi Tanah dan Air, dan RUU tentang Kebudayaan.

 

“Apakah keenam RUU ini dapat disahkan menjadi inisiatif DPR,” ujar pimpinan rapat paripurna Pramono Anung, di Gedung DPR, Kamis (10/7). Serentak, seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuannya.

 

Menyikapi keenam RUU itu, sembilan fraksi menyatakan persetujuannya. Namun, masih terdapat catatan sejumlah fraksi terhadap RUU tertentu. Misalnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Juru bicara F-PKS Bukhori mengatakan bahwa fraksinya menilai perlunya pendalaman terhadap materi RUU Kebudayaan.

 

Pasalnya, masih belum sempurnanya sejumlah pasal dalam draf RUU Kebudayaan. Apalagi dengan masih adanya waktu untuk memperbaiki draf agar tidak terlampau terburu-buru disahkan menjadi inisiatif DPR. Selain itu, FPKS menyoroti RUU Pertembakauan. Sedari awal memang FPKS menunjukan ketidaksetujuaanya dengan munculnya RUU ini.

 

Maka dari itu, Bukhori memberi catatan keras terhadap RUU Pertembakauan mulai dari sisi kesehatan, dan kepentingan petani. Oleh karena itulah Fraksi PKS belum memberikan persetujuan terhadap RUU Pertembakauan.

 

“Kami belum menyetujui RUU Pertembakauan,” ujar anggota Komisi III itu.

 

Fraksi Gerindra punya pandangan sama. Juru bicara Fraksi Gerindra Sumajati Arjoso menegaskan, keberadaan RUU Pertembakauan perlu ditinjau ulang. Sumarjati merupakan sosok anggota dewan yang menentang keras keberadaan RUU Pertembakauan. Beberapa kali rapat paripurna akan mengambil keputusan RUU Pertembakauan, Sumarjati kerap menginterupsi dan mengeluarkan pernyataan keras terhadap RUU Pertembakauan.

 

Dikatakan Sumarjati, peninjauan ulang itu perlu dilakukan agar ada kepastian apakah keberadaan RUU Pertembakauan diperuntukan rakyat, atau diperuntukan kepentingan pengusaha dan industri rokok. Pasalnya, kata Sumarjati, di berbagai media cetak RUU tersebut diperuntukan kepentingan petani tembakau. Menurutnya, matinya petani tembaka disebabkan industri rokok pabrikan yang sedemikian mendominasi.

 

Menurutnya, jika dikatakan demi kepentingan petani, telah terbit UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan  dan Pemberdayaan Petani. Sedangkan jika alasan demi menjaga kepentingan kesehatan, telah terbit pula UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

 

“Kalau UU ini mengancam kesehatan masyarakat, soalnya data dari Kemenkes menunjukan angka kematian juga disebabkan akibat rokok,” ujarnya.

 

Lebih jauh Sumarjati berpandangan, bertambahnya angka kemiskinan antara lain disebabkan karena banyaknya yang mengkonsumsi rokok. Apalagi, konsumen kelas bawah cukup banyaknya mengkonsumsi rokok. Ia berpandangan RUU Pertembakauan justru mengancam UU Kesehatan.

 

“Karena itu kemunduran dan rakyat tidak dilindungi kesehatan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu kita pikir ulang dan kalau bisa kita tolak,” tandas anggota Komisi VIII itu.

 

Berbeda dengan FPKS dan Gerindra, Fraksi Golkar justru mendorong agar RUU Pertembakauan segera dilakukan pembahasan dengan pemerintah. Menurut juru bicara F-Golkar Firman Subagyo bahwa RUU Pertembakauan sudah beberapa kali di paripurnakan. Namun, masih terganjal beberapa fraksi yang belum memberikan persetujuan.

 

Ia berpandangan RUU Pertembakauan mengandung berbagai aspek. Tidak saja sisi kesehatan, tetapi juga perindustrian, petani, dan cukai perdagangan. “Oleh karena itu nanti kalau mau dibahas harus dibentuk Pansus,” pungkas Wakil ketua Komisi IV itu.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua