Rabu, 16 Juli 2014

Kasus HAM Terbengkalai, 'PR' untuk Presiden Terpilih

Reformasi Hukum dan HAM (Refhuk) adalah program yang mengetengahkan problematika hukum dengan narasumber kompeten. Hadir setiap Senin pukul 09.00-10.00 WIB. Program ini disiarkan oleh 156 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
RED
Foto: KBR

Tinggal beberapa hari lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan pemenang Pemilu Presiden 2014. Sejauh ini, sebagian lembaga survei menyatakan pasangan nomor 1 yang menang, sebagian lainnya menyatakan pasangan nomor 2 yang menang. Namun, secara resmi, kemenangan itu baru akan diumumkan KPU pada 22 Juli mendatang.
 
Siapa pun pemenangnya, presiden dan wakil presiden terpilih pasti akan mendapat beban program pembenahan negeri ini menuju ke arah yang lebih baik, salah satunya adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Hingga detik ini, Indonesia masih digelayuti masalah terbengkalainya beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Entah sampai kapan bisa diselesaikan.

Atas kondisi ini, LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengajak seluruh warga Indonesia untuk “melawan lupa” pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Misalnya pembantaian massal 1965-1970, Penembakan Misterius “petrus” 1982-1985, kasus di Timor Timur Pra Referendum 1974-1999 dan kasus DOM di Aceh 1976-1998.
 
Selain itu, ada pula kasus Papua 1966-1998, Peristiwa Tanjung Priok 1984, kasus Talangsari Lampung 1989, kasus 27 Juli 1996, penembakan di Trisakti, Semanggi I dan II, kerusuhan sosial akhir Orde Baru, Peristiwa Priok, Penculikan  oleh Tim Mawar dan banyak tindakan represif lainnya. Lalu, ada juga kasus tewasnya aktivis HAM, Munir Said Thalib karena diracun pada tanggal 7 September 2004 dalam perjalanan akan melanjutkan studi S2 bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht, Belanda.
 
Koordinator Kontras, Harris Azhar meragukan komitmen kedua pasang calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada 9 Juli lalu dalam penyelesaian kasus HAM di Indonesia.
 
“Diyakini ada orang-orang yang diduga terkait pelanggaran HAM pada masa Soeharto dan aktor pembunuhan Munir bersembunyi di balik kedua pasangan calon presiden. Ada Prabowo dll yang tersangkut kasus Mei. Ada Muchdi dan Hendropriyono juga di kubu Jokowi,” ujarnya.
 
Kata dia, keengganan keduanya memenuhi undangan Komnas HAM untuk membahas penyelesaian kasus HAM juga menjadi salah satu bukti keduanya kurang memperhatikan masalah penuntasan kasus HAM.
 
“Padahal ini kesempatan keduanya memaparkan visi misi soal HAM yang tidak diakomodir KPU pada debat capres cawapres, yang padahal berlangsung beberapa kali,” ujarnya.
 
Meski demikian menurut Haris, pasangan presiden nomor dua lebih mungkin untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM lalu.
 
“Terus terang saya secara pribadi menilai kadar keseriusan pasangan capres nomer 1 lebih rendah ketimbang lawannya dalam keseriusan menyelesaikan kasus HAM,” ujarnya. Alasannya, Prabowo sendiri terindikasi sebagai pelaku pelanggar HAM itu sendiri.
 
“Saya pesimis Prabowo mau menempatkan orang yang bagus pada posisi Kejagung. Pasalnya dia salah satu dalang kejahatan HAM masa lalu,” ujarnya.
 
Selain itu, Hatta Radjasa merupakan orang yang menjadikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai acuan perekonomian Indonesia. Ini merupakan salah satu catatan hitam Hatta Rajasa.
 
“Selanjutnya adalah menempatkan orang yang tepat pada pos ekonomi agar berani menghapus MP3EI yang justru kerap menjadi penyebab peristiwa HAM. MP3EI tidak jelas dan tidak memberikan kekuatan hukum dan jaminan kepada rakyat soal sumber daya alam, hanya memanjakan pemodal,” ujarnya.
 
Meski lebih baik, bukan berarti pasangan nomor dua tidak perlu diragukan dalam hal yang sama. “Selain pasangan nomor 2 dikelilingi para pelaku pelanggaran HAM dimasa lalu, Megawati merupakan aktor yang menandatangani darurat militer di Aceh dan itu juga pelanggaran HAM berat,” ujarnya.
 
Kata Haris, jika tidak bisa bersikap nanti apabila terpilih sebagai Presiden, Jokowi akan tersandera oleh orang-orang di sekelilingnya. “Ditambah lagi apakah Jokowi berani menindak oposisinya juga dalam kasus penuntasan kasus HAM. DPR juga nantinya akan menghalangi,” ujarnya.
 
Yang harus dilakukan ketika dinyatakan menang oleh KPU, siapapun itu hendaknya segera membuat rancangan jangka pendek dan menengah penuntasan kasus HAM.
 
“Siapa yang menang nanti, segera menghentikan dengan kebijakan yang menghambat pemenuhan HAM, itu jangka pendek. 10 tahun bersama SBY menjadi sia-sia soal penyelesaian kasus HAM. Padahal SBY punya komitmen yang cukup bagus soal HAM,” ujarnya.
         
Artikel ini sebelumnya disiarkan pada program Reformasi Hukum dan HAM KBR. Simak siarannya setiap Senin, pukul 09.00-10.00 WIB di 89,2 FM Green Radio.

Sumber:




































www.portalkbr.com

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua