Kedua Capres Diimbau Tempuh Cara Konstitusional
Berita

Kedua Capres Diimbau Tempuh Cara Konstitusional

MK Jamin tetap independen dan imparsial saat tangani sengketa Pilpres 2014.

Oleh:
ASH
Bacaan 2 Menit
Kedua Capres Diimbau Tempuh Cara Konstitusional
Hukumonline
Seluruh pimpinan lembaga negara berharap sekaligus mengimbau agar hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014 yang akan diumumkan pada 22 Juli mendatang dapat diterima dengan lapang dada semua pihak khususnya para capres dan cawapres. Jika tidak, para capres-cawapres diminta menempuh mekanisme konstitusional yang diatur UU jika merasa keberatan atas hasil penetapan hasil Pilpres 2014.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MK Hamdan Zoelva usai pertemuannya dengan seluruh pimpinan lembaga negara di Gedung MK, Jum’at (18/7) malam sebagai kesepakatan bersama di hadapan sejumlah awak media.

Hamdan didampingi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI Boediono, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzukie Ali, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MA M. Hatta Ali, Ketua KY Suparman Marzuki, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu Muhammad.

Hamdan mengungkapkan titik kritis dalam proses tahapan Pilpres 2014 ada pada KPU dan MK yang potensial hasil penetapan dipersoalkan masing-masing capres dan cawapres. Karenanya, seluruh pimpinan lembaga negara berkomitmen untuk menjaga independensi KPU dalam menetapkan hasil Pilpres 2014. Demikian pula MK, indepedensi dan imparsialitas tetap harus dijaga jika salah satu pasangan capres dan cawapres menggugat ke MK.

“Pimpinan lembaga negara turut memastikan tidak ada intervensi dan tekanan kepada MK dalam bentuk dan cara apapun,” lanjutnya.      

Dia menuturkan seluruh pimpinan lembaga juga sangat percaya kedua pasangan capres dan cawapres memiliki semangat pengabdian tinggi, sehingga tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa dan negara. Konteks ini, semua lembaga berkomitmen  menjunjung tinggi demokrasi berdasarkan hukum yang adil dan bermartabat, guna menciptakan situasi kondusif dalam menuntaskan tahapan Pilpres 2014.

“Kita berharap siapapun presiden terpilih dapat diterima seluruh rakyat Indonesia, sehingga suksesi kepemimpinan nasional berlangsung aman dan damai hingga terbentuknya pemerintahan baru.”  

Tetap independen
Sebelumnya, saat rapat yang sempat terbuka untuk awak media, Hamdan pun menjamin MK akan tetap independen dan imparsial jika ada gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2014.Seluruh jajaran hakim MK tidak bisa diintervesnsi oleh pihak manapun dalam memutuskan suatu perkara.

“Kami percaya semua lembaga dan pihak tetap mempercayai MK. Ini terbukti semua penyelesaian perkara di MK termasuk mengadili perselisihan hasil pemilu legislatif tidak ada satupun intervensi dan tekanan yang ditujukan kepada MK untuk mempengaruhi putusan,” kata Hamdan di hadapan pimpinan lembaga negara.

Dia menyoroti Pilpres 2014 yang hanya diikuti dua pasangan calon yang awalnya dikhawatirkan terjadi konflik, tetapi kenyataannya tidak terjadi. “Pada saat kampanye pun keamanan tetap kondusif dan saat ini kita menunggu perhitungan suara yang ditetapkan KPU,” ungkapnya.

Hamdan juga menyinggung kedua pasangan saling mengklaim kemenangan berdasarkan hasil quick count masing-masing yang menimbulkan situasi politik yang kurang nyaman, sehingga memerlukan perhatian bersama. “Kita semua berharap hasil Pilpres bisa diterima semua pihak dengan lapang dada dan berjiwa ksatria,” tegasnya.

Sementara Ketua KPU Husni Kamil Manik mengungkapkan saat ini proses rekapitulasi sudah pada tingkat provinsi. “Kami jadwalkan 18-19 Juli rekap tingkat provinsi selasai. Berdasarkan laporan rekap dilakukan hari ini umumnya sukses dan selesai satu hari, terutama provinsi dengan jumlah kabupaten/kota kurang dari 10,” kata Husni.

Dia menyampaikan seluruh anggota KPU pada dua hari lalu memantau rekap tingkat kabupaten/kota. “Proses rekap itu berjalan dengan lancar dan damai tidak satu pun yang terjadi konflik, ini semua berkat kerja sama yang sangat erat antara KPU dengan pihak polisi dan TNI yang ada di daerah yang menjaga prosesnya secara ketat,” ungkapnya.

Husni juga melaporkan antuisiame masyarakat yang terlihat dalam kampanye, pemungutan hingga penghitungan suara cukup tinggi. “Mereka mengikuti apa yang dilakukan penyelengara pemilu, mereka juga memantau hasil publikasi rekapitulasi KPU.”
Tags:

Berita Terkait