Jakob Friis Sorensen:
Indonesia Perlu Mereformasi Peraturan Agar Lebih Sederhana dan Jelas
Profil

Jakob Friis Sorensen:
Indonesia Perlu Mereformasi Peraturan Agar Lebih Sederhana dan Jelas

Tidak hanya perusahaan asing, perusahaan Indonesia sendiri pun kadang sulit untuk mengikuti regulasi yang tidak jelas, abu-abu dan birokratis.

Oleh:
MAR
Bacaan 2 Menit
European Business Chamber of Commerce in Indonesia (EuroCham) Chairman Jakob Friis Sorensen. Foto: EuroCham.
European Business Chamber of Commerce in Indonesia (EuroCham) Chairman Jakob Friis Sorensen. Foto: EuroCham.
Investasi perusahaan asing merupakan suatu hal yang tak bisa dihindarkan oleh suatu negara. Termasuk juga Indonesia. Di negeri ini, sejumlah perusahaan dari berbagai bidang mencoba masuk untuk merebut pasar Indonesia. Dalam praktik, perusahaan-perusahaan ini kerap menghadapi regulasi atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Jumat (15/8) pekan lalu, Hukumonline berkesempatan mewawancarai EuroCham Chairman (Ketua Kamar Dagang Eropa untuk Indonesia) Jakob Friis Sorensen seputar topik tersebut di bilangan Jakarta Pusat.  

Jakob pun secara panjang lebar menjelaskan seputar lembaga yang dipimpinnya hingga pendapatnya mengenai peraturan-peraturan di Indonesia. Berikut petikan wawancaranya:
Berapa perusahaan yang menjadi anggota EuroCham?
Kami punya sekitar 175 member (anggota), tetapi kami ingin mendapat anggota dua kali lipat dari sekarang hingga beberapa tahun ke depan. Karena ada lebih dari seribu perusahaan dari Eropa yang ada di Indonesia. Jadi, kami ingin mereka semua bisa bergabung dengan Eurocham. Anggota yang kami miliki saat ini kurang dari 20 persen (dari total perusahaan Eropa di Indonesia), jadi kami butuh lebih banyak anggota.

Kami mendapat anggota lebih dari 100 orang sekitar tahun 2007-2008. Saat saya mulai sebagai chairman, jumlah anggota Eurocham hanya sekitar 112. Jadi, saya rasa kami tumbuh cukup signifikan.

Namun, kami perlu melanjutkan perkembangan ini. Jika kami bisa menambahkan antara 5 sampai 10 anggota setiap bulan, itu akan menjadi menjadi pertumbuhan yang kami harapkan.

Apa strategi untuk meningkatkan jumlah anggota tersebut?
Kami memiliki banyak produk yang ditawarkan dan saat ini kami punya 19 working group. Mereka bekerja dengan giat. Jadi, kami punya banyak sektor baru yang dikerjakan oleh working group yang bergerak dalam hal industri atau isu horisontal seperti infrastruktur, sumber daya manusia atau pajak. 

Kami punya banyak hal yang bisa di tawarkan kepada anggota. Kami juga akan menggunakan media dalam diskusi dan debat terkait dengan bagaimana Indonesia akan berkembang di masa depan. 

Apa misi EuroCham di Indonesia? Apa Programnya?
Kami melakukan lobi untuk membuat peraturan dan regulasi yang lebih jelas dan adil, sehingga setiap orang (perusahaan) bisa bersaing secara sehat dalam melakukan bisnis.

Sayangnya, banyak peraturan dan regulasi yang membatasi bisnis. Tidak hanya bisnis dengan eropa, tetapi juga bisnis dengan pengusaha asing lainnya. Bahkan,  kadang untuk pembisnis dari Indonesia juga.

Kami melihat ada kesempatan yang besar untuk reformasi peraturan dan regulasi yang lebih sederhana dan jelas. Jika pemerintah melakukan itu, kita bisa melihat bahwa akan ada perkembangan dan peningkatan bisnis dan lebih banyak orang akan mendapat pekerjaan. Akan ada banyak kesempatan yang terbuka jika kita sukses melakukan pekerjaan kita.

Jadi kami tidak mencoba untuk menciptakan keistimewaan khusus untuk para perusahaan Eropa. Tujuan kami adalah agar pemerintah Indonesia dan Uni Eropa membuat perjanjian kemitraan yang komprehensif di bidang ekonomi. Kami juga bekerja sama dengan rekanan kami, yaitu Kadin (Kamar dagang Indonesia), Apindo (asosiasi pengusaha indonesia) dan industri serta asosiasi yang mempunyai tantangan dan kendala yang sama dengan kami.

Eurocham adalah organisasi swasta untuk perusahaan swasta dari Eropa yang aktif di Indonesia atau untuk perusahaan yang sedang mencoba untuk masuk di Indonesia.

Apakah Anda menganggap regulasi di Indonesia sekarang masih belum adil bagi pengusaha asing? 
Iya, karena peraturan dan regulasi di Indonesia sangat rumit, banyak yang tidak jelas, sangat abu-abu, birokratis, sangat sulit untuk diikuti dan terkadang menghabiskan banyak uang.

Tidak hanya perusahaan asing, tetapi juga terkadang perusahaan Indonesia juga sulit untuk mengikuti peraturan yang ada. Ada banyak kesempatan untuk menyederhanakan, membuat jelas dan membuat reformasi peraturan dan regulasi. 

Apakah lobi yang dilakukan Eurocham telah berhasil membuat perubahan dalam beberapa peraturan terkait dengan bisnis? 
Sejauh ini kami telah cukup sukses dalam melakukan dialog dengan pemerintah Indonesia dan para birokrat di kementrian dalam beberapa sektor, sehingga kita bisa melakukan diskusi secara spesifik mengenai infrastruktur, automotive, dan transportasi dan logistik

Namun, jika kamu melihat bisnis secara keseluruhan, saat ini semakin sulit untuk melakukan bisnis di Indonesia.

Dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi lebih sulit untuk melakukan bisnis di Indonesia karena lebih banyak peraturan atau regulasi dan pembatasan. Contohnya, pemerintah saat ini sedang menghadapi kesulitan karena defisit neraca berjalan, sebab seperti yang kita semua tahu lebih banyak uang yang keluar dari Indonesia daripada yang masuk. Maka untuk menghentikan hal itu pemerintah membuat impor dari luar negeri ke Indonesia menjadi lebih sulit.

Namun, itu merupakan obat yang salah, karena ini membuat volume impor barang di luar minyak atau gas menjadi turun, padahal barang-barang impor tersebut akan berguna bagi manufakturing lokal di Indonesia, atau untuk retail lokal dan dapat menstimulasi ekonomi serta membantu peningkatan ekspor.

Sebenarnya yang menjadi sumber defisit neraca berjalan kemungkinan adalah impor minyak dan gas dan subsidi terhadap minyak dan gas yang sangat besar yang diberikan pemerintah Indonesia. Jadi, kami melihat pemerintah memberikan obat yang salah untuk menyembuhkan defisit neraca berjalan yang terjadi, dan ini merugikan pembisnis baik pembisnis Indonesia maupun pembisnis asing.

Jadi, “obat” apa yang tepat untuk mengatasi defisit neraca berjalan itu?
Jika kita melihat subsidi terhadap BBM (Bahan Bakar Minyak), saya percaya kamu bisa mengurangi subsidi tersebut tanpa memberikan dampak kepada orang-orang di Indonesia.

Karena BBM di Indonesia sangat murah sehingga orang-orang menggunakan energi dengan boros. Misalnya, kita tidak mematikan mobil atau ac saat mobil terjebak dalam kemacetan dan orang-orang menggunakan mobil di hari minggu padahal mereka bisa saja tinggal di rumah atau menggunakan sepeda.

BBM sangat murah sehingga orang-orang bersikap tidak bertanggung jawab dalam menggunakannya. Orang-orang itu akan mengubah sikapnya jika harga BBM lebih mahal. 

Jika ini akan merugikan orang miskin, maka pemerintah dapat menggunakan uang subsidi tersebut untuk membantu orang miskin, sehingga uang tersebut dapat lebih berguna untuk mereka. Karena kita semua tahu orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari harga BBM yang murah adalah orang-orang kaya.
Mereka akan mampu untuk membayar lebih atau mengubah kebiasaan mereka.

Apakah Anda berpendapat perlu adanya perubahan regulasi?
Tentu saja, saya rasa ini akan menjadi prioritas dalam agenda pemerintahan baru, dimana mereka akan membuat perubahan dalam hal regulasi.

Apa saja regulasi yang perlu di review (dikaji ulang) oleh pemerintah?
Secara umum adalah regulasi terkait pembatasan kepemilikan asing, daftar negatif investasi, kesulitan dalam melakukan investasi langsung.

Kami melihat masih banyak kurangnya implementasi regulasi yang telah disepakati pemerintah, contohnya akusisi tanah yang menghambat perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia. Pekerjaan besar untuk pemerintahan baru.

Peraturan apa saja yang menjadi fokus utama EuroCham saat ini?
Di antaranya, regulasi terkait pre shipment inspection (inspeksi sebelum pengiriman barang), harga listrik. Terutama regulasi terkait manufakturing, karena kebanyakan anggota Eurocham bergerak dalam bidang manukfakturing atau services. Dua faktor tersebut sangat penting untuk ekonomi Indonesia  

Selain itu juga regulasi terkait upah minimum buruh. Dalam hal logistik dan transportasi, kami juga fokus dengan pungutan di bandara dan juga pontensi kenaikan harga di pelabuhan untuk penanganan kontainer. Namun, tampaknya meskipun ada usaha untuk menurunkan biaya logistik, tetapi biaya-biaya malah semakin naik untuk para anggota kami dalam melakukan bisnis di Indonesia.

Kami perlu melihat bahwa biaya untuk melakukan bisnis di Indonesia akan turun.

Kami perlu melihat infrasturuktur dibangun dengan baik di bandara, pelabuhan, rel dan jalan. kami tentu saja dapat melihat bahwa MRT mulai dibangun di Jakarta itu adalah pertanda baik, tetapi kita butuh lebih banyak lagi.

Begitu juga dalam hal sektor energi. Kami tidak hanya ingin orang-orang agar lebih berhemat dalam menggunakan energi, tetapi kami juga ingin ada lebih banyak investasi dalam hal perkembangan energi. Itu artinya bukan hanya membangun power plant tetapi kita juga harus mencari sumber energi baru yang lebih renewable, harus ada banyak hal baru dalam sektor itu.

Jika infrastruktur tidak berkembang, apakah akan menghambat investasi?
Tentu saja, jika perubahan itu tidak terjadi maka itu akan mepengaruhi GDP (pendapatan per kapita), karena perkembangan GDP sudah semakin lambat.Namun, saya yakin hal ini telah mendapat perhatian dari pemerintah yang baru. Saya tidak mau terdengar negatif, tetapi ada banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia.

Untungnya Indonesia kini memiliki pemerintahan baru, akan ada banyak orang baru yang akan melakukan perubahan dalam lima tahun. Kami sangat bersemangat untuk melihat dan menunggu apa saja yang akan mereka usulkan. Kami akan memberikan ide dan akan melihat apa yang akan terjadi di masa depan dan apa yang akan mereka berikan untuk kita semua.

Ada banyak harapan untuk pemerintah baru, tetapi jika masalah yang ada dapat dibenahi dengan cara yang tepat maka sangat dimungkinkan untuk dapat memenuhi harapan yang ada sesuai dengan waktu yang diberikan. Sebab, dibutuhkan waktu untuk mengubah hal-hal fundamental yang kita bicarakan ini.

Dan, jika mereka bisa memulainya dengan benar, saya rasa pak Jokowi dapat memberikan pada orang Indonesia apa yang mereka harapkan.
Tags:

Berita Terkait