Selasa, 02 September 2014

Maksimal 40 Persen Kepemilikan Asing di RUU Perbankan

Draf RUU Perbankan sudah final tinggal disetujui di paripurna menjadi inisiatif dewan.
FAT
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz (kanan). Foto: Sgp

Anggota DPR periode 2009-2014 akhirnya merampungkan penyusunan draf RUU Perbankan. Dalam copy draf RUU yang diperoleh hukumonline, batas kepemilikan asing maksimal 40 persen di setiap bank umum. Batas maksimal tersebut boleh dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing.



"Sudah (final maksimal kepemilikan asing, red) 40 persen," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz di Komplek Parlemen di Jakarta, Senin (1/9).



Namun, lanjut Harry, kepemilikan asing 40 persen ini harus memenuhi sejumlah syarat. Misalnya, terdapatnya rekam jejak, tata kelola yang baik, kecukupan modal dan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan persetujuan DPR. Syarat ini tercantum dalam Pasal 35 ayat (4) draf RUU Perbankan.



Harry mengatakan, draf RUU Perbankan tersebut tinggal dibawa ke Badan Legislasi (Baleg) untuk diharmonisasikan. Setelah itu, RUU dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk diagendakan di rapat paripurna. Di paripurna, akan diambil persetujuan terhadap draf tersebut sebagai RUU inisiatif DPR.



"Sudah final di pleno, nanti dari pleno harus ke Baleg untuk diharmonisasi. Kemudian dibawa ke Bamus, nanti Bamus mengagendakan paripurna," tutur Harry.



Pada Pasal 35 ayat (1) draf RUU Perbankan disebutkan bahwa batas kepemilikan saham bank umum bagi setiap warga negara asing dan atau badan hukum asing secara keseluruhan paling banyak 40 persen. Dalam penjelasannya, yang dimaksud keseluruhan adalah warga negara asing dan badan hukum asing termasuk pihak yang terkait dengan warga negara asing dan badan hukum asing yang bersangkutan.



Di ayat (2) dijelaskan, jika batas kepemilikan saham bank umum bagi setiap warga negara asing dan atau badan hukum asing secara keseluruhan 40 persen tidak tercapai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan hal tersebut kepada Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) disertai dengan data, dokumen dan keterangan mengenai kondisi tersebut.



Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Aviliani mengatakan, penerapan batas kepemilikan asing pada bank umum harus hati-hati. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015, kebutuhan tambahan modal bagi perbankan nasional mencapai Rp113 triliun, untuk menjaga loan to deposit ratio (LDR) sebesar 90 persen.



"Untuk mempertahankan rasio 90 persen di tahun 2015, total dana yang dibutuhkan untuk membiayai sektor perbankan saja lebih dari Rp113 triliun, sementara kapasitas pasar modal Indonesia hingga saat ini hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp30 triliun," katanya beberapa waktu lalu.



Ia menilai, konsolidasi perbankan akan terjadi dengan sendirinya apalagi berkaitan dengan kebutuhan modal. Atas dasar itu, Aviliani mengatakan, sebaiknya yang dibatasi bukan porsi kepemilikan asing dalam sebuah bank umum, melainkan sejumlah hal yang bersifat substansial.



"Sebaiknya yang dibatasi bukan soal kepemilikan asing namun hal-hal yang lebih substansial," pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua