Senin, 08 September 2014

Ahli Hukum Tak Perlu Lagi Dihadirkan di Sidang

Karena hakim seharusnya sudah dianggap memahami hukum.
ALI SALMANDE
Prof Yusril Ihza Mahendra, saat menjadi ahli dalam sidang perkara Anas Urbaningrum. Foto: RES (Ilustrasi)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Lucky Raspati mengusulkan agar ahli hukum seharusnya tidak perlu dihadirkan di persidangan karena hakim dianggap sudah memahami aturan hukum.
 
Pandangan ini disampaikan oleh Lucky dalam diskusi terbatas di Indonesia Jentera School of Law (IJSL), Jakarta, Jumat (5/9). Diskusi terbatas itu diselenggarakan IJSL, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Koalisi RUU KUHAP, dan hukumonline. Lucky saat ini sedang menyusun disertasi untuk program doktor di Universitas Indonesia (UI) dengan topik seputar keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana.
 
Pasal 184 KUHAP menjadikan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti, selain keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
 
Lucky berpendapat bahwa hakim seharusnya dianggap sudah memahami hukum sebagaimana asas ius curia novit. “Saya termasuk yang strict bahwa ahli hukum seharusnya tidak perlu dihadirkan di persidangan. Kalau ahli di bidang lain, ya boleh saja,” ujarnya.
 
Lucky bahkan menilai hakim seharusnya mundur dari penanganan perkara bila ada ahli hukum yang didengarkan di persidangan. Bukan karena hakim mengalami konflik kepentingan, tetapi dia harus mundur karena sudah tidak kompeten sebagai seorang yang dianggap paham ilmu hukum.
 
Di acara yang sama, peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil setuju bila ahli hukum tidak perlu dihadirkan lagi dalam persidangan, apalagi keterangan ahli dianggap sebagai salah satu alat bukti. “Karena pembuktian itu menyangkut fakta,” tambahnya.
 
Arsil menambahkan bila hakim ingin mengambil penafsiran ahli hukum, maka saat yang tepat adalah pasca pembuktian. “Solusinya, para ahli hukum itu harus sering menulis buku yang bisa dikutip oleh jaksa atau hakim, sehingga dia tidak perlu datang ke persidangan,” tuturnya.
 
Lebih lanjut, Arsil menuturkan bahwa pendapat para ahli hukum itu kerap berbeda-beda di setiap persidangan. Ini juga bisa menjadi problem. Ia menilai agak sulit untuk melarang ahli hukum itu hadir di persidangan bila belum ada aturan yang ketat mengenai hal tersebut. “Kalau di luar negeri, ahli hukum sudah sadar sendiri,” tambahnya.
 
Refki Saputra, dari Koalisi pengusung RUU KUHAP, berpendapat bahwa ahli hukum seharusnya masih bisa dihadirkan di persidangan bila ada penelitian yang sangat spesifik. Apalagi, lanjutnya, ilmu hukum berkembang dengan pesat, sehingga belum tentu hakim mengikuti perkembangan ilmu hukum yang spesifik tersebut. “Misalnya, ahli hukum angkasa,” ujarnya.
 
“Menurut saya, perlu dipikirkan terlebih dahulu sebelum secara strict mengeluarkan keterangan ahli hukum dari pembuktian,” ujarnya.
 
Refki lebih setuju bila kehadiran ahli di persidangan atas permintaan hakim. Jadi, bukan dari permintaan masing-masing pihak. Permintaan hakim atas kehadiran ahli ini sebenarnya sudah diatur dalam KUHAP, tetapi dalam praktik jarang dilakukan. Ia merujuk Pasal 180 ayat (1) dan Pasal 229 ayat (1) KUHAP. “Dulu pernah ada anggaran untuk ahli di Kehakiman. Sekarang sudah tidak ada lagi karena ada kebingungan, ini jadi anggaran MA, penuntut umum atau kepolisian,” tuturnya.
 
Peneliti senior Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara berpendapat tidak terlalu strict untuk melarang ahli hukum dihadirkan di persidangan. Ia menilai yang paling penting adalah adanya kontestasi untuk menguji relevansi ahli hukum itu dalam sebuah perkara.
 
Ia menilai masing-masing pihak seharusnya diberi kesempatan untuk menguji apakah keterangan ahli ini relevan atau tidak sebelum dia menyampaikan pendapat. Ia berharap keberatan masing-masing pihak terhadap kehadiran ahli seharusnya juga dituangkan ke dalam putusan dan menjadi pertimbangan hakim. “Saya pernah bilang ke salah satu ahli hukum bahwa Anda selalu berbeda-beda keterangannya di setiap perkara, tetapi itu nggak masuk ke dalam putusan,” pungkasnya.
Ahli Hukum Tak Perlu Lagi Dihadirkan di Sidang
 - bani
25.09.14 18:35
kalau hakim sudah dianggap ahli dalam mslh hukum yg perlu di lakukan adalah test kejiwaannya apakah normal atau tidak sebelum memutuskan keputusan, krn mrk menentukan nasib manusia. atau bersumpah bila telah memutuskan apabila saya salah maka siap menerima akibatnya dunia akherat
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua