Senin, 08 September 2014

KPK Lebih Mudah Awasi Pilkada DPRD

ANT
Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan lebih mudah mengawasi terjadinya korupsi dan suap bila kepala daerah dipilih DPRD.

"Pemilihan di DPRD akan lebih mudah diawasi bila ada korupsi atau suap. KPK tentu akan lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang berjumlah 50 orang hingga 100 orang daripada bila kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat," kata Nanat Fatah Natsir, di Jakarta, Senin (8/9).

Karena itu, Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efektif dan efisien daripada pemilihan secara langsung.

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga lebih menghemat biaya daripada pemilihan langsung yang menghabiskan anggaran Rp20 miliar hingga Rp30 miliar.

"Pemilihan secara langsung menghabiskan banyak anggaran. Lebih baik kepala daerah dipilih oleh DPRD. Saya mendukung DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang Kepala Daerah," tutur mantan rektor UIN Bandung itu.

Nanat berpendapat pemilihan kepala daerah di DPRD bukan berarti menghilangkan makna demokrasi. Sebab, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat di daerah.

Karena itu, pada hakikatnya pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak jauh berbeda dengan pemilihan secara langsung. Bahkan, pemilihan kepala daerah di DPRD lebih mudah diawasi bila terjadi kecurangan.

"Yang diperlukan rakyat itu adalah kebebasan dalam beragama; pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan. Kalau itu bisa dipenuhi oleh DPRD dan kepala daerah, maka demokrasi sudah tercapai," katanya.

DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Salah satu hal yang mengemuka adalah pemilihan kepala daerah yang dikembalikan ke DPRD.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua