Kamis, 18 September 2014

Terjerat Narkoba, Pengacara Divonis Rehabilitasi

ANT
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Dewa Gede Sudarditha memvonis satu tahun rehabilitasi terhadap seorang oknum pengacara yang terkait kasus narkoba, M Husein.

Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Kamis, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU karena terdakwa terbukti sebagai pecandu narkoba yang berusaha sembuh.

"Terdakwa sebagai pengguna narkoba untuk dirinya sendiri dan melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika," kata majelis Hakim pimpinan Dewa Gede Suarditha di Denpasar.

Hakim menyatakan tidak sependapat terdakwa dipenjara karena bukan menjadi solusi untuk seseorang yang terbukti sebagai pencandu narkotika. "Kami memutuskan untuk mengeluarkan terdakwa dari penjara dan mengirim ke panti rehabilitasi Narkotika," ujarnya.

Sesuai surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dan ketentuan hukum lainnya menyatakan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa tidak tepat karena akan memperburuk keadaan para pecandu.

Hakim berpendapat bahwa apabila seorang penjadu dihukum penjara, tidak menjamin menjadi lebih baik. "Apabila seorang pencandu dimasukan penjara malah bisa merusak mental dan bisa berakibat fatal bagi pencandu," ujarnya.

Usai mendengar putusan hakim tersebut terdakwa bersyukur atas vonis yang diterimanya tersebut. "Ini merupakan kado ulang tahun yang terbaik buat saya pada tanggal 18 September," ujar Husein.

Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Namun, Husein dinyatakan sebagai pecandu narkoba dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua