Satu Oktober 2014 lalu, anggota DPR telah berganti. Momen pergantian periode jabatan anggota DPR tersebut tidak hanya menandai bergantinya wajah DPR, tetapi juga menandai berakhirnya pembahasan sejumlah RUU. Salah satunya RUU Advokat yang selama proses pembahasan menuai kontroversi.
Meskipun pembahasan RUU Advokat sudah resmi berakhir, namun Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyatakan akan tetap waspada. Ketua DPC PERADI Jakarta Pusat, Jamaslin James Purba mengatakan PERADI akan terus memantau perkembangan di DPR. Menurut dia, kemungkinan RUU Advokat masuk lagi dalam daftar legislasi DPR bukan suatu hal yang mustahil.
“PERADI akan tetap alert (waspada), karena sewaktu-waktu RUU Advokat bisa saja dimasukkan lagi ke DPR, makanya kita tidak mau kecolongan lagi,” ujar James ditemui di sela-sela acara diskusi informasl DPC PERADI Jakarta Pusat di Jakarta, Rabu malam (8/10).
James menegaskan bahwa PERADI akan konsisten menolak UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diganti jika undang-undang penggantinya justru memperlemah peran dan keberadaan advokat. Menurut dia, UU Advokat yang baru seharusnya menjadikan profesi advokat lebih baik, bukan sebaliknya.
Dia menambahkan, landasan ide pihak-pihak yang mendorong perubahan UU Advokat harus jelas. Menurut James, harus ada kajian yang komprehensif untuk membedah bagian mana dari UU Nomor 18 Tahun 2003 yang dianggap sebagai kekurangan. Kajian ini juga harus melibatkan ahli yang kompeten.
“Kalau persoalannya di organisasi PERADI, ya mari kita bicarakan bersama melalui forum organisasi, bagian mana yang harus diperbaiki dan apa solusinya. Ingat, anggota kita itu sudah 35 ribu, jadi nasib mereka juga harus diperhatikan,” papar James.
Terkait peta politik di DPR sekarang, James mengaku belum bisa membaca apakah Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat akan mendukung atau tidak gagasan perubahan UU Advokat. Pasalnya, lanjut dia, advokat PERADI yang menjadi anggota legislatif tersebar di dua kubu bersebarangan itu.
















