Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mendesak Presiden Jokowi untuk menyeelesaikan kasus alih daya atau outsourcing Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Hampir dua tahun permasalahan outsourcing BUMN belum juga terselesaikan. Padahal kelengkapan kasus ini untuk segera dieksekusi oleh Menteri BUMN sudah terpenuhi," katanya dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu.
Sebagai pemrakarsa dan deklarator rekomendasi Panja outsourcing BUMN DPR, Ribka akan bereaksi jika Menteri BUMN baru (Rini Soemarno), tidak segera menangani dan menyelesaikan kasus tersebut.
"Tidak ada alasan bagi Rini untuk menunda lagi pelaksanaan rekomendasi Panja BUMN," katanya.
Apalagi, lanjut ia, paska terbitnya rekomendasi itu, juga sudah ditindaklanjuti dengan capaian-capaian bersama melalui rapat-rapat DPR dengan pemerintah (Menaker dan Meneg BUMN).
Ribka mengingatkan pemerintah harus segera mewujudkan sekaligus menyelamatkan nasib ekonomi dan kesejahteraan pekerja outsourcing BUMN ini.
"Bahwa hubungan direksi dan karyawan di BUMN bukan sebagai 'bos' dan 'budak' tapi hubungan konstitusional, sehingga pemahaman ini sebagai bentuk revolusi mental di tubuh BUMN, dan Jokowi berkewajiban untuk memulainya dari kasus ini," katanya.
"Hampir dua tahun permasalahan outsourcing BUMN belum juga terselesaikan. Padahal kelengkapan kasus ini untuk segera dieksekusi oleh Menteri BUMN sudah terpenuhi," katanya dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu.
Sebagai pemrakarsa dan deklarator rekomendasi Panja outsourcing BUMN DPR, Ribka akan bereaksi jika Menteri BUMN baru (Rini Soemarno), tidak segera menangani dan menyelesaikan kasus tersebut.
"Tidak ada alasan bagi Rini untuk menunda lagi pelaksanaan rekomendasi Panja BUMN," katanya.
Apalagi, lanjut ia, paska terbitnya rekomendasi itu, juga sudah ditindaklanjuti dengan capaian-capaian bersama melalui rapat-rapat DPR dengan pemerintah (Menaker dan Meneg BUMN).
Ribka mengingatkan pemerintah harus segera mewujudkan sekaligus menyelamatkan nasib ekonomi dan kesejahteraan pekerja outsourcing BUMN ini.
"Bahwa hubungan direksi dan karyawan di BUMN bukan sebagai 'bos' dan 'budak' tapi hubungan konstitusional, sehingga pemahaman ini sebagai bentuk revolusi mental di tubuh BUMN, dan Jokowi berkewajiban untuk memulainya dari kasus ini," katanya.