Selasa, 20 Januari 2015

Penetapan Tersangka Budi Gunawan Diajukan Praperadilan

PN Jaksel diminta perintahkan KPK mencabut status tersangka Budi Gunawan.
Hasyry Agustin/ANT
Komjen Budi Gunawan memberikan keterangan pers terkait penetapan status tersangka di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (13/1). KPK mengumumkan bahwa Budi Gunawan menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji. Foto: RES


Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/1), menerima pendaftaran perkara permohonan praperadilan mengenai penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LPPPI).


Berdasarkan Surat Permohonan Praperadilan yang diperoleh oleh Hukumonline.com, LPPPI yang diwakili oleh ketuanya Arif Sahudi mengajukan permohonan Pemerikasaan Praperadilan terhadap KPK (Termohon I) dan Kepala Kepolian Republik Indonesia (Termohon II). Arif menilai penetapan tersangka tidak sah karena KPK dalam melakukan supervisi atas perkara yang melibatkan Komjen Budi Gunawan tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kepolisian RI.


Menurut Pemohon, penyidikan yang dilakukan oleh KPK kepada Budi Gunawan adalah tidak sah. Hal tersebut dikarenakan tidak ada dua bukti yang cukup karena berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian RI tidak ada unsur tindak pidana. Apalagi, transaksi keuangan di rekening Komjen Budi Gunawan juga disebut wajar dan merupakan hasil bisnis.


“Oleh karenanya Termohon I harus dituntut di persidangan ini untuk menjelaskan secara rinci bukti-bukti dimiliki sebagai dasar penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka,” berikut bunyi permohonan praperadilan LPPPI.


Selain itu, menurut Pemohon, seharusnya KPK ketika melakukan pengusutan atas perkara Budi Gunawan harus melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU Nomor 30 Tahun 2002, yaitu ketentuan yang mengatur pengambil alihan perkara.


“Tidak ada koordinasi dulu dengan kepolisian RI dalam bentuk surat tertulis berupa pemberitahuan atau permintaan secara resmi pengalihan penanganan perkara kepada KPK. Perbuatan KPK jelas bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” sebut pemohon dalam permohonan praperadilannya.


Selain itu, pemohon menilai penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah karena ditetapkan oleh Pimpinan KPK yang terdiri dari empat orang. Padahal, sesuai dengan peraturan, setiap tindakan KPK harus diambil berdasarkan jumlah pimpinan KPK sebanyak lima orang.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua