Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) mengakui penyerapan gas dalam bentuk cair (LNG) secara nasional dinilai masih belum optimal. Kabag Humas SKK Migas, Rudianto Rimbono, mengatakan dari alokasi LNG sebanyak 38 kargo tahun lalu hanya terserap sekitar 94,74 persen. Artinya, target penyerapan LNG oleh pasar domestik tahun lalu masih belum terpenuhi.
“Kalau melihat komitmen awal pembelian, FSRU (Floating Storage & Regasification Unit, yaitu fasilitas yang berada di atas kapal untuk mengolah kembali gas alam cair) di Lampung yang seharusnya dapat menyerap lima kargo, masih belum optimal karena baru terealisasi tiga kargo. Untuk fasilitas lain, seperti Arun masih dalam proses persiapan sedangkan Nusantara Regas sudah sesuai komitmen 100 persen," kata Rudianto, di Jakarta, Selasa (17/2).
Tahun ini, pemerintah dan SKK Migas mematok kenaikan jumlah kargo LNG yang dapat disalurkan ke domestik. Peningkatan tersebut setelah melihat adanya potensi peningkatan permintaan setelah Regasifikasi Arun selesai dan beroperasi dan potensi pengalihan pasokan untuk PGN yang tahun lalu belum terserap ditambahkan pada tahun ini.
Rudianto menyayangkan penyerapan alokasi LNG yang tak optimal itu. Menurutnya, domestik seharusnya dapat mengoptimalkan penyerapan kelebihan kargo LNG. Berdasarkan hasil pengamatannya, menurut ada beberapa alasan mengapa alokasi tersebut tidak dapat diserap. Ia menuturkan, kendala utama adalah kurangnya infrastruktur dan tidak optimalnya penyerapan fasilitas penerima LNG di dalam negeri.
“Ini terjadi lantaran masih terhambatnya ketersediaan infrastruktur serta belum maksimalnya penyerapan oleh fasilitas yang sudah ada,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap infrastruktur yang sudah beroperasi di tahun ini dapat mengoptimalkan alokasi yang sudah kami siapkan. Hal ini penting karena tidak optimalnya penyerapan LNG oleh pasar domestik akan berdampak pada penerimaan negara.
Menurut pengamat migas, Marwan Batubara, penyerapan gas domestik yang tidak sesuai dengan komitmen memang dapat menyebabkan selain kehilangan potensi penerimaan negara. Selain itu, potensi ekonomi yang dapat diciptakan apabila LNG itu dapat diserap pun akan lenyap.
"Ini tentu saja menyebabkan negara rugi dua kali. Penerimaan tidak dapat, dan di sisi lain dampak positif multiplier effect dari pasokan LNG apabila terserap dengan baik pun tidak terjadi," katanya.
Dia juga menyayangkan FSRU Lampung mengalami kerusakan hingga dua kali sehingga mengganggu penyerapan LNG. Menurutnya, pemerintah harus tetap memberikan prioritas kepada pasar domestik untuk LNG yang tidak terserap oleh konsumen terkontrak. Kalau ternyata pasar domestik memang belum mampu menyerap, ia mengatakan bukan hal terlarang untuk melakukan ekspor.
“Tentu saja dengan syarat-syarat yang ketat," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, mengingatkan pemerintah untuk fokus membangun infrastruktur gas. Menurutnya, kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah diambil pemerintah harus betul-betul dilaksanakan untuk pembangunan infrastruktur. Sebab, ia yakin pembangunan infrastruktur penting untuk kepentingan sektor energi.
"Penghematan yang dilakukan harus difokuskan kepada program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Bangun infrastruktur gas," ujarnya.
Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur gas, Kurtubi meyakini pemerintah punya kuasa untuk mendorong pihak lain. Ia menyebut, sudah selayaknya perusahaan pelat merah seperti PT PGN segera membangun infrastruktur gas tersebut. Ia khawatir, jika infrastruktur gas tak dikebut pembangunannya maka ketika harga minyak kembali meroket, Indonesia tak memiliki alternatif energi murah.
"Infrasrtuktur gas sangat penting. Takutnya harga minyak kembali rebound dan kita malah kesulitan," imbuhnya.
“Kalau melihat komitmen awal pembelian, FSRU (Floating Storage & Regasification Unit, yaitu fasilitas yang berada di atas kapal untuk mengolah kembali gas alam cair) di Lampung yang seharusnya dapat menyerap lima kargo, masih belum optimal karena baru terealisasi tiga kargo. Untuk fasilitas lain, seperti Arun masih dalam proses persiapan sedangkan Nusantara Regas sudah sesuai komitmen 100 persen," kata Rudianto, di Jakarta, Selasa (17/2).
Tahun ini, pemerintah dan SKK Migas mematok kenaikan jumlah kargo LNG yang dapat disalurkan ke domestik. Peningkatan tersebut setelah melihat adanya potensi peningkatan permintaan setelah Regasifikasi Arun selesai dan beroperasi dan potensi pengalihan pasokan untuk PGN yang tahun lalu belum terserap ditambahkan pada tahun ini.
Rudianto menyayangkan penyerapan alokasi LNG yang tak optimal itu. Menurutnya, domestik seharusnya dapat mengoptimalkan penyerapan kelebihan kargo LNG. Berdasarkan hasil pengamatannya, menurut ada beberapa alasan mengapa alokasi tersebut tidak dapat diserap. Ia menuturkan, kendala utama adalah kurangnya infrastruktur dan tidak optimalnya penyerapan fasilitas penerima LNG di dalam negeri.
“Ini terjadi lantaran masih terhambatnya ketersediaan infrastruktur serta belum maksimalnya penyerapan oleh fasilitas yang sudah ada,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap infrastruktur yang sudah beroperasi di tahun ini dapat mengoptimalkan alokasi yang sudah kami siapkan. Hal ini penting karena tidak optimalnya penyerapan LNG oleh pasar domestik akan berdampak pada penerimaan negara.
Menurut pengamat migas, Marwan Batubara, penyerapan gas domestik yang tidak sesuai dengan komitmen memang dapat menyebabkan selain kehilangan potensi penerimaan negara. Selain itu, potensi ekonomi yang dapat diciptakan apabila LNG itu dapat diserap pun akan lenyap.
"Ini tentu saja menyebabkan negara rugi dua kali. Penerimaan tidak dapat, dan di sisi lain dampak positif multiplier effect dari pasokan LNG apabila terserap dengan baik pun tidak terjadi," katanya.
Dia juga menyayangkan FSRU Lampung mengalami kerusakan hingga dua kali sehingga mengganggu penyerapan LNG. Menurutnya, pemerintah harus tetap memberikan prioritas kepada pasar domestik untuk LNG yang tidak terserap oleh konsumen terkontrak. Kalau ternyata pasar domestik memang belum mampu menyerap, ia mengatakan bukan hal terlarang untuk melakukan ekspor.
“Tentu saja dengan syarat-syarat yang ketat," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, mengingatkan pemerintah untuk fokus membangun infrastruktur gas. Menurutnya, kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah diambil pemerintah harus betul-betul dilaksanakan untuk pembangunan infrastruktur. Sebab, ia yakin pembangunan infrastruktur penting untuk kepentingan sektor energi.
"Penghematan yang dilakukan harus difokuskan kepada program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Bangun infrastruktur gas," ujarnya.
Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur gas, Kurtubi meyakini pemerintah punya kuasa untuk mendorong pihak lain. Ia menyebut, sudah selayaknya perusahaan pelat merah seperti PT PGN segera membangun infrastruktur gas tersebut. Ia khawatir, jika infrastruktur gas tak dikebut pembangunannya maka ketika harga minyak kembali meroket, Indonesia tak memiliki alternatif energi murah.
"Infrasrtuktur gas sangat penting. Takutnya harga minyak kembali rebound dan kita malah kesulitan," imbuhnya.