Saat dikonfirmasi, Panitera MK Kasianur Sidauruk membenarkan adanya permohonan ini. Kepaniteraan telah menjadwalkan sidang perdana permohonan Adnan Purichta pada 18 Maret mendatang. Sementara permohonan Aji Sumarno belum diregister. “Saya belum tahu mengapa belum diregister. Mungkin syarat formilnya belum lengkap,” kata Kasianur.
Adnan memohon pengujian Pasal 1 angka 6al 7 huruf r Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada) terkait persyaratan menjadi bakal calon kepala daerah baik sebagai calon bupati/walikota maupun gubernur. Kedua permohonan ini baru saja didaftarkan di Kepaniteraan MK beberapa hari yang lalu.
Misalnya, Pasal 7 menyebutkan “Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : .... r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.”
Penjelasan Pasal 7 huruf r menyebutkan“yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.”
5 menyangkut jaminan perlindungan hak dari perlakuan
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD, DPD, dan anggota DPR sejak ditetapkan sebagai calon, bukan saat mendaftarkan diri sebagai calon
pemohon persyaratan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana akan merusak tatanan
diakui secara universal sebagai hubungan yang sakral. Hal itu seharusnya tidak menghalangi seseorang untuk berkiprah dalam pemerintahan.
















