Kamis, 26 March 2015

Munas PERADI 2015 Diwarnai Insiden Kericuhan

Pantuan hukumonline di lokasi Munas, terdapat dua insiden di meja registrasi.
RZK/RFQ
Salah satu insiden yang terjadi di meja registrasi Munas PERADI 2015, Makassar, Kamis (26/3). Foto: RZK

Ajang lima tahunan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Musyawarah Nasional (Munas) mulai digelar di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selama tiga hari ke depan, 26-28 Maret 2015, seluruh anggota PERADI yang diwakili oleh utusan dan peninjau masing-masing DPC PERADI akan berkumpul membahas sejumlah agenda penting.
 
Sebelum memasuki inti acara Munas, sejak pukul 14.00 WITA, panitia membuka proses registrasi untuk peserta Munas. Secara umum, berdasarkan pantauan proses registrasi berjalan relatif lancar. Petugas registrasi yang berseragam biru dengan tulisan “DPC PERADI Makassar” melayani peserta Munas yang hendak mendaftar.
 
Namun, sekitar pukul 15.00 WITA, sebuah insiden terjadi. Seorang peninjau asal DPC PERADI Manado, Jeverson Petonengan saling tunjuk dan sesekali saling bentak dengan seorang panitia petugas registrasi. Jeverson merasa diperlakukan secara tidak sopan oleh panitia itu ketika hendak registrasi.
 
“Saya minta anda sebagai panitia jangan kasar, kami ini peninjau resmi dan kami bayar kok,” kata Jeverson dengan nada tinggi sehingga menarik perhatian sejumlah orang yang berada di sekitar meja registrasi.
 
Merespon kejadian itu, beberapa kolega mencoba menenangkan Jeverson. Sementara, beberapa panitia juga mencoba menenangkan panitia berkerudung biru yang dimaksud Jeverson.
 
Usai kejadian, dimintai keterangannya, Jeverson mengaku tidak terima diperlakukan secara tidak patut oleh panitia. Menurut dia, kejadian berawal ketika dirinya hendak registrasi. Lantaran lupa membawa uang, Jeverson izin kepada panitia untuk mengambil uang terlebih dahulu. Namun, ketika kembali lagi, Jeverson tidak bisa registrasi karena panitia meminta dihadirkan Ketua DPC PERADI Manado.
 
Insiden lain terjadi selang beberapa jam. Masih di meja registrasi, dua orang peserta Munas hampir baku hantam. Untungnya, panitia dan para kolega pihak yang berseteru berhasil meredam situasi sehingga insiden kericuhan itu tidak berlanjut.
 
mencoba meminta pandangan para calon Ketua Umum DPN PERADI atau wakilnya tentang proses registrasi peserta Munas. Jamaslin James Purba menilai secara umum proses registrasi berjalan cukup lancar. Dia mengapresiasi kerja panitia dalam melayani peserta Munas yang hendak registrasi.
 
“Saya lihat sih semua berjalan lancar, tidak ada kejadian yang berarti,” ujar James.
 
Senada, calon Sekretaris Jenderal DPN PERADI yang berpasangan dengan Fauzie Yusuf Hasibuan, Thomas Tampubolon menilai proses registrasi berjalan lancar. Namun, dia mengaku mendapat informasi ada sedikit persoalan terkait daftar nama utusan dan peninjau yang dikirim DPC.
 
“Saya harap panitia segera menyelesaikan masalah ini, biar tidak berlarut-larut,” kata Thomas.
 
Calon Wakil Ketua Umum PERADI yang berpasangan dengan Juniver Girsang, Harry Ponto mengatakan penentuan jumlah suara untuk beberapa DPC PERADI bermasalah. Dia mencontohkan DPC PERADI Tangerang yang jumlah suaranya ditentukan 25 suara, tetapi kemudian berubah menjadi 11 suara.
 
“Saya melihatnya begini, bahwa memang panitia itu harus independen karena kalau inidependensi inilah harus dipastikan penyelenggaraan ini akan lebih baik,” papar Harry yang sempat menjadi Sekjen DPN PERADI periode 2005-2010.

Kepada Organizing Committee Munas PERADI 2015, Hermansyah Dulaimi mengatakan secara keseluruhan proses registrasi peserta Munas berjalan lancar. Menurut dia, insiden yang sempat terjadi di meja registrasi hanya disebabkan oleh salah pengertian.
 
“Karena panitia berpegang pada catatan yang diberikan DPN kepada panitia tidak sesuai dengan utusan yang DPC kirim untuk mengikuti Munas,” papar Hermansyah.  


hukumonline,











Hukumonline











hukumonline,

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua