Rabu, 20 Mei 2015

MK Anggap Permohonan Duo Bali Nine Gugur

Majelis menyarankan pemohon mengubah permohonan, tetapi melalui pendaftaran dalam perkara lain atau permohonan baru.
ASH
Todung Mulya Lubis. Foto: RES
Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap permohonan uji materi UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang diajukan Duo Bali Nine telah gugur. Pasalnya, keduanya yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan sebagai prinsipal sudah meninggal dunia karena telah dieksekusi mati tahap kedua beberapa waktu lalu.     

Pernyataan itu disampaikan Ketua Majelis Panel MK, Anwar Usman dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian UU MK dan UU Grasi di Gedung MK, Rabu (20/5). Meski begitu, Anwar menyarankan pemohon satu bisa mengajukan pemberi kuasa baru dengan permohonan pasal yang sama.
 
Sebelumnya, duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, dan tiga aktivis yakni, Rangga Sujud Widigda, Ambar Jayadi, dan Luthfi Saputra. Mereka memohon pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Grasi terkait larangan Warga Negara Asing (WNA) menguji undang-undang Indonesia dan kriteria/pertimbangan presiden dalam pemberian grasi yang dinilai belum komprehensif.
 
Kuasa hukum duo Bali Nine, Todung Mulya Lubis mengaku sebagai kuasa hukum Andrew dan Myuran saja. Sementara pemohon lainnya bertindak sendiri-sendiri. Persoalannya, kini kliennya itu sudah dieksekusi mati di Nusakambangan. Namun, pihaknya masih ingin melanjutkan permohonan ini. Sementara merujuk Pasal 1813 KUHPerdata terkait berakhirnya pemberian kuasa disebutkan ketika pemberi kuasa meninggal, maka pemberian kuasa berakhir.
 
“Kami ingin mendapat kejelasan dari majelis lebih dulu. Sejauh mana kami bisa beracara karena pemberi kuasa sudah tidak ada lagi. Kalau diperkenankan melanjutkan baru kami akan menjelaskan summary permohonan,” ujar Todung dalam persidangan di gedung MK, Jakarta, Rabu (20/5). 
 
Menanggapi ini, Anwar Usman melanjutkan gugurnya permohonan karena pemohonnya meninggal bukan pertama kali. Karena itu, setelah berdiskusi beberapa menit, Majelis memutuskan karena prinsipal meninggal maka dengan sendirinya permohonan gugur. ”Jadi pokok permohonan Saudara tidak perlu disampaikan lagi. Mungkin yang akan menyampaikan pemohon tiga, empat, dan seterusnya,” kata Anwar.
 
Anggota Majelis, Hakim konstitusi Patrialis Akbar mengatakan telah mengetahui kondisi pemohon dari media. Meski begitu, pemberitahuan yang disampaikan kuasa hukumnya akan menjadi catatan dalam risalah sidang bahwa pemohon telah meninggal atau dimeninggalkan. “Memang beberapa putusan MK pernah menggugurkan perkara,” ujar Patrialis.
 
Namun, Todung secara pribadi masih memiliki concern terhadap persoalan penerimaan atau penolakan grasi. Menurutnya aturan soal grasi perlu mendapatkan perbaikan atau penyesuaian untuk memberikan keadilan bagi terpidana. Sebab, bagaimanapun dalam aturan grasi, harus ada alasan terhadap penolakan grasi. 
 
Karena itu, dirinya masih ingin untuk tetap melanjutkan pengujian UU ini. Merujuk Pasal 1800 KUHPerdata, masih ada ruang baginya untuk melanjutkan proses hukum meski pemberi kuasa sudah meninggal.
 
Patrialis menyarankan pemohonya bisa saja diubah, tetapi melalui pendaftaran dalam perkara lain atau permohonan baru. Sebab, permohonan yang dimohonkan duo Bali Nine sudah dianggap gugur, sehingga bisa diajukan pemberi kuasa baru yang tetap ada kaitannya dengan persoalan ini.  
 
Untuk diketahui, dua terpidana hukuman mati duo Bali Nine telah dieksekusi pada 28 April 2015 lalu. Namun, sebelum dieksekusi, mereka mengajukan uji materi ke MK.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua