Jumat, 22 May 2015

Indonesia Minta Malaysia Naikkan Upah TKI

Indonesia juga minta pengguna di Malaysia menanggung seluruh biaya penempatan.
ADY
Menaker, Muh Hanif Dhakiri. Foto: RES

Pemerintah Indonesia mengusulkan kepada Malaysia agar menaikkan upah bagi buruh migran Indonesia yang bekerja disektor domestik. Usulan kenaikan itu dari 700 ringgit Malaysia (RM) menjadi RM1.200. Selain itu pemerintah juga meminta pengguna jasa buruh atau majikan menanggung seluruh biaya penempatan ().
 
Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan usulan itu sudah disampaikan pemerintah kepada Malaysia dalam (JWG) ke-10 yang berlangsung pekan lalu di Kuala Lumpur, Malaysia. “Dalam pertemuan JWG pekan lalu pemerintah Indonesia meminta peningkatan aspek dan adanya tingkat kesejahteraan bagi TKI melalui kenaikan gaji,“ kata Hanif di kantor Kemenaker di Jakarta, Rabu (20/5).
 
Hanif berharap kenaikan bagi buruh migran Indonesia di sektor domestik dapat mendorong peningkatan jumlah penempatan buruh migran secara prosedural ke Malaysia. Meskipun, sebenarnya, besaran upah di Malaysia relatif kecil dibandingkan Singapura, Hongkong dan Taiwan.
 
“Di samping itu upah minimum di Indonesia juga telah cukup tinggi sehingga penempatan TKI ke Malaysia dengan gaji RM700 menjadi kurang menarik. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kenaikan gaji,” kata Hanif.
 
Hanif berpendapat biaya penempatan perlu ditanggung seluruhnya oleh majikan guna menghindari pemotongan upah terhadap buruh migran. Apalagi pengguna buruh migran Indonesia di Malaysia tergolong mampu menanggung biaya penempatan.
 
Biaya penempatan yang berlaku di pasar untuk satu orang buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik sekitar RM10 ribu-RM12 ribu. Menurutnya, itu menunjukan majikan di Malaysia mampu membiayai seluruh biaya penempatan sekitar RM7.800 yang terdiri dari RM1.800 ditanggung buruh migran dan RM6 ribu ditanggung majikan.
 
Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenaker, Reyna Usman, menyebut dalam pertemuan JWG itu dibahas sejumlah hal selain upah dan biaya penempatan. Seperti one channel policy, pemeriksaan kesehatan, penghentian (JP Visa), Visa Dengan Rujukan (VDR), pelatihan berbasis jabatan, asuransi buruh migran di Malaysia dan pembayaran upah lewat bank.
 
“Intinya kedua belah pihak setuju untuk memastikan keberhasilan kerjasama di bidang penempatan TKI sektor domestik termasuk pelaksanaan yaitu penempatan TKI melalui prosedur MoU. Kedua pihak juga setuju untuk menghapuskan hal-hal yang menghambat implementasinya,“ papar Reyna.

Indonesia-Malaysia sudah sepakat untuk melakukan penempatan buruh migran secara legal (prosedural). Jika ada pihak di masing-masing negara yang tidak mematuhi peraturan itu maka harus dijatuhi sanksi. Kedua negara, kata Reyna, perlu melakukan pertukaran informasi mengenai standar keterampilan dan kompetensi yang diperlukan.
migran Indonesiacost structure

Joint Working Groupperlindungan bagi TKI

upah







Journey Performed Visa

one channel policy

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua