Kamis, 28 May 2015

Jalan Berliku Menjerat Penerima Gratifikasi Seks

Isu gratifikasi seks sudah pernah muncul dalam kasus Tipikor yang ditangani KPK. Norma hukum untuk menjerat pelaku masih samar-samar. Selama ini KUHP hanya menjerat muncikari.
M. YASIN/NANDO NARENDRA
Salah satu sesi Majelis Kehormatan Hakim yang menyidangkan dugaan penerimaa gratifikasi oleh seorang hakim, Februari 2014. Foto: RES

Bisakah jasa layanan seks yang diterima seorang pejabat dikualifikasi sebagai salah satu bentuk gratifikasi? Tidak mudah menjawab pertanyaan itu dalam kacamata hukum positif Indonesia sebelum memahami betul makna dan hakikat pelarangan gratifikasi. Saat kasus prostitusi artis mencuat ke permukaan, polisi mengeluarkan pernyataan tentang . Isu ini juga pernah muncul dalam proses penanganan perkara korupsi seorang hakim di Bandung beberapa waktu lalu.
 
Hukum positif Indonesia sebenarnya menganut gratifikasi dalam arti luas. Ia meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Tidak jadi soal apakah pemberian itu dilakukan di Indonesia atau di luar negeri, melalui sarana elektronik atau bukan. Inilah pengertian dan bentuk-bentuk gratifikasi yang disebut dalam Pasal 12B tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Pasal 12B ayat (1) merumuskan tindak pidananya: . Jika nilainya 10 juta atau lebih berlaku pembuktian oleh penerima gratifikasi. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 10 juta dibuktikan oleh penuntut umum.
 
Dari rumusan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor jelas bahwa tidak semua pemberian hadiah atau gratifikasi dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Agar menjadi pidana, maka penerima gratifikasi itu harus pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan pemberian gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan pihak yang menerima.
 
Mengenai bentuk-bentuk gratifikasi telah disebut dalam Penjelasan Pasal 12B tadi. Eksplisit tak ada jasa layanan seks disebut. Cuma ada frasa ‘’. UU Pemberantasan Tipikor tak memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ’Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan KPK juga yang mengurai lebih lanjut makna dan cakupan ’
 
Di beberapa lembaga negara, peraturan pengendalian gratifikasi juga tak mengatur lebih lanjut jenis atau bentuk gratifikasi ‘fasilitas lainnya’. Tahun 2015 tentang Pendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, misalnya, hanya menguraikan jenis-jenis pemberian yang menekankan pada barang, dan tak menyingging fasilitas lainnya.
 
Meskipun belum pernah dipakai secara langsung oleh penuntut umum di KPK, misalnya, peluang untuk menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan gratifikasi seksual tetap ada. “Sangat mungkin,” kata peneliti sekaligus anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho.
 
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, M. Nurul Irfan juga berpendapat frasa ‘’ bisa dijadikan pintu masuk menjerat orang-orang yang menerima layanan seksual. Tetapi tetap harus memenuhi unsur Pasal 12B tadi, misalnya si penerima layanan seks harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. “Bisa melalui perangkat itu kalau mau diarahkan,” kata penulis buku (2014) itu kepada .
 
Dalam buku ini Irfan menganalisis kemungkinan pelayanan khusus syahwat sebagai gratifikasi ()kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam konteks pidana Islam, pelayanan syahwat termasuk ke dalam ranah (bentuk kejahatan dan hukumannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang).
 
Pada dasarnya, gratifikasi syahwat sangat dekat dengan tindak pidana permukahan ()jika salah satu atau kedua pelaku sudah menikah. Namun pidana perzinahan menurut Pasal 284 berbasis pada pengaduan suami atau isteri. Bagaimana kalau pegawai negeri yang menerima layanan seks dan pemberi layanan sama-sama belum menikah? Jerat permukahan tentu tak bisa digunakan.
 
Dalam RUU KUHP, pengadu atas perbuatan mukah –misalnya dalam bentuk gratifikasi seks—kemungkinan diperluas. Pihak ketiga yang merasa dirugikan atas perbuatan layanan syahwat itu bisa mengadu ke polisi. Cuma, membuktikan laporan pihak ketiga juga tak mudah. Bisa-bisa pihak ketiga yang melapor justru dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Apalagi jika pegawai negeri atau pejabat negara yang dilaporkan mendapatkan layanan seksual itu punya jabatan tinggi dan berpengaruh.
 
Irfan berharap RUU KUHP bisa memuat aturan yang lebih komprehensif mengenai praktek prostitusi. Kalau perlu dibuat undang-undang khusus, yang antara lain mengatur lokalisasi. Selama ini, KUHP belum bisa menjerat orang-orang yang terlibat dalam praktek prostitusi. , misalnya, hanya menjerat muncikari. Sedangkan orang yang mendapat layanan seks bisa melenggang bebas.
 

Membuktikan gratifikasi seks memang tidak mudah kecuali tertangkap tangan. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, mengatakan pembuktian gratifikasi seks agak berbeda dengan bentuk gratifikasi lainnya. Gratifikasi lain seperti perjalanan wisata, bisa dibuktikan dengan bukti tertulis tiket atau penginapan. Gratifikasi seks mungkin bisa dibuktikan dengan mudah jika orang yang memberikan layanan seks kepada pejabat mengaku, didukung pula bukti hubungan komunikasi.
 
Tetapi jika kembali mengacu pada rumusan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor, pembuktian gratifikasi seks bisa sulit. Jika nilai gratifikasi 10 juta atau lebih dibuktikan oleh penerima gratifikasi, dan jika di bawah 10 juta rupiah dibuktikan oleh penuntut umum. Bagaimana mengukur nilai gratifikasi seks?
 
Hal lain yang patut diperhatikan adalah tentang waktu dan pelaporan. Penerima gratifikasi harus melaporkan apa yang ia terima dalam waktu tertentu (30 hari). Kalau tidak melapor, ia bisa dipidana. Kalau penerima jasa layanan seks melapor dalam jangka waktu itu, KPK akan menentukan status gratifikasi itu paling lambat 30 hari kemudian. Pasal 12C ayat (3) UU Pemberantasan Tipikor memberi dua opsi kepada KPK: menyatakan gratifikasi itu milik penerima atau milik negara. Apakah mungkin disebut jasa layanan seks atau orang yang memberi layanan seks itu milik penerima layanan? 

Dalam sebuah diskusi mengenai gratifikasi seks di Senayan dua tahun lalu, dosen hukum pidana FHUI, , mengatakan membuktikan gratifikasi seks memang terkesan sulit meskipun bukan tak bisa dibuktikan. Yang jelas Akhiar, Miko, dan Emerson setuju layanan seks bisa dikualifikasi sebagai gratifikasi sepanjang memenuhi syarat Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor. Bagaimana pandangan Anda?
dugaan gratifikasi seks

UU No. 31 Tahun 1999junctoUU No. 20 Tahun 2001

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”



fasilitas lainnya‘fasilitas lainnya. ‘fasilitas lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.01/2015



fasilitas lainnyaGratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islamhukumonline

risywahjarimah takzir

overspelKUHP



Pasal 296 KUHP

Pembuktian






Akhiar Salmi

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua