Senin, 24 August 2015

(Pincangnya) Kebangkitan Sektor Maritim Indonesia: Kemanakah Penerbangan Perintis Kita? Oleh: Ridha Aditya Nugraha *)

Harmonisasi hukum perlu untuk mewujudkan cita-cita negara maritim yang kuat sekaligus mengesahkan penyelenggaraan penerbangan perintis sebagai tandem penerapan konsep tol laut.
RED
Foto: Koleksi Pribadi Penulis
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Tidak dapat dipungkiri suasana perayaan Hari Maritim Nasional tahun ini terasa lebih hambar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tepatnya di saat sektor maritim tengah dihidupkan kembali. Memang Pemerintahan Jokowi-JK telah memprioritaskan pembangunan sektor maritim, sektor yang selama ini telah terabaikan potensinya bagi negara kepulauan, dengan membangun tol laut serta menindak tegas secara hukum para pelaku pencurian ikan.

Sejauh ini, program kerja yang baru berjalan seumur jagung ini relatif belum terasa dampaknya bagi perekonomian nasional, tetapi efek psikologisnya dalam mengembalikan kepercayaan diri bangsa ini sebagai jawara di lautan tidak dapat dikecilkan, dan yang terpenting harus ditindaklanjuti dengan serius selagi momentum ini ada.

Absennya Merpati Nusantara dalam menjangkau pulau-pulau terpencil kita sejak Februari 2014 lalu telah membuat dunia penerbangan nasional pincang. Pulau-pulau tersebut seolah terputus dari peradaban dan harus mengandalkan moda transportasi laut yang belum tentu beroperasi ketika cuaca buruk.

Dunia menjadi semakin terasa tidak adil bagi rakyat yang tinggal di pulau-pulau terpencil, ketika mereka harus mengantri lama dan mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk dapat beraktivitas ke tempat lainnya, di saat promosi tiket liburan Jakarta-Bali dengan harga miring menjamur di media. Terlihat jelas maskapai penerbangan rela perang harga guna memberikan harga promosi bagi rute-rute populer tertentu demi branding.

Ironisnya, keadaan sebaliknya ialah yang terjadi dengan penerbangan perintis di nusantara. Tidak banyak maskapai penerbangan yang tertarik untuk menggarap rute perintis, tentunya kurang menarik secara komersial, walaupun peluangnya terbuka lebar pasca berhenti beroperasinya Merpati Nusantara setahun lalu. Bahkan ketika Merpati Nusantara masih terbang, insiden Bupati Ngada yang memblokir landasan pacu karena tidak memperoleh tiket pesawat untuk menjalankan tugas dinas mencerminkan tingginya kebutuhan akan penerbangan perintis yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan plat merah sendiri.

Stigma terbang untuk merugi dan minimnya infrastruktur pendukung membuat banyak maskapai penerbangan swasta berpikir seribu kali untuk menggarap rute perintis. Padahal menerbangi rute perintis tidaklah identik dengan stigma tersebut seandainya memiliki rencana bisnis yang unggul dan manajemen yang efektif dan efisien.

Skema Public Service Obligation (PSO) telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan penerbangan perintis dengan bentuk pemberian subsidi kepada maskapai pemenang tender. Subsidi ini akan digunakan untuk menutupi kerugian biaya operasional akibat penentuan tarif tetap terhadap tiap rute perintis yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Sebagai kompensasi, pemerintah menjanjikan jaminan slot rute gemuk yang berpotensi memberikan keuntungan (trunk routes) kepada maskapai yang menerbangi rute perintis demi menjamin keberlangsungan usahanya.

Suatu stimulus dan peluang yang kini banyak ditangkap oleh Susi Air dengan armadanya yang fokus menggarap rute-rute perintis layaknya Merpati Nusantara terdahulu. Seharusnya pemerintah berterima kasih kepada maskapai ini yang mengambil alih tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, di tengah kegagalannya menyelenggarakan penerbangan perintis.

Kembali kepada konteks Hari Maritim Nasional, sudah saatnya momen ini digunakan untuk merefleksikan akan pentingnya integrasi sektor transportasi udara dan laut, terutama guna menjangkau dan mengembangkan perekonomian pulau-pulau terpencil yang tersebar di seantero nusantara. Dari perspektif hukum, hal ini diterjemahkan akan pentingnya harmonisasi produk hukum terkait ekspansi program tol laut nusantara dan penyelenggaraan penerbangan perintis.

Jangan sampai kedua program unggulan ini berujung pada kegagalan karena tumpang tindih dalam penyelenggaraannya akibat absennya atau minimnya upaya harmonisasi hukum. Pemerintah harus mampu mengawasi dan berperan aktif mengingatkan pemerintah daerah dalam memberikan subsidi kepada maskapai penerbangan, tepatnya jangan sampai subsidi juga digelontorkan kepada rute-rute penerbangan perintis yang telah dilayani oleh transportasi laut di saat masih banyak pulau di provinsi tersebut yang belum terhubungkan dengan layak.

Urgensi harmonisasi hukum memang sangat mendesak mengingat kompleksnya kondisi pemerintah dengan segala keterbatasannya saat ini. Belum tergantikannya Merpati Nusantara sebagai garda terdepan penghubung pulau terpencil; terbatasnya dana pemerintah daerah dalam memberikan subsidi bagi penyelenggaraan penerbangan perintis; minimnya infrastruktur bandar udara atau pelabuhan di berbagai pulau kecil; belum idealnya jumlah kapal laut yang tersedia, baik yang dimiliki oleh Pelni maupun perusahaan swasta, untuk melayani program tol laut akibat penekanan berlebih pada transportasi darat selama beberapa dekade silam; minimnya akses dan kemudahan untuk memperoleh pinjaman dari bank plat merah guna mendirikan dan menjalankan perusahaan pelayaran, serta melorotnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang notabene adalah “bahan baku” penyelenggaraan kedua moda tranportasi ini adalah kurang lebih cerminan kondisi yang terjadi saat ini.

Harmonisasi hukum bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut guna mewujudkan cita-cita negara maritim yang kuat sekaligus mengesahkan penyelenggaraan penerbangan perintis sebagai tandem penerapan konsep tol laut.

Akhir kata pemerintah dihadapkan dengan tantangan yang kompleks dan berat. Namun, apresiasi tetap layak diberikan kepada pemerintah terhadap inisiatifnya memutar kembali pendulum guna mewujudkan cita-cita negara maritim. Seperti sering didengungkan oleh seorang mantan KSAU Republik Indonesia: “Nenek moyangku seorang pelaut, tetapi anak cucuku insan dirgantara”. Selamat Hari Maritim Nasional dan Jalasveva Jayamahe!

 

* Mahasiswa pasca-sarjana di International Institute of Air and Space Law, Universiteit Leiden, Belanda.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua