Jumat, 18 September 2015

25 Situs Pembajak Musik dan Film Indonesia Diblokir

ANT

Sebanyak 25 situs yang berisi musik atau film bajakan telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atas aduan dari Satuan Tugas Anti Pembajakan Badan Ekonomi Kreatif.

"Kita telah adukan dan situs-situs tersebut telah diblokir, namun tetap saja ada yang membandel dengan membuat situs bayangan, nah yang sudah dibloki tapi tetap saja membandel akan kami pidanakan," kata Ketua Satuan Tugas Anti Pembajakan Badan Ekonomi Kreatif Ari Juliano Gema di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan pembajakan terhadap karya musik dan film itu telah merugikan seniman yang membuatnya.

Menurut catatan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia pada 2013, kerugian akibat pembajakan musik rekaman mencapai Rp4 triliun per tahun.

Hal yang sama juga terjadi dengan film. Pembajakan satu karya film saja melalui berbagai kanal telah merugikan sekitar Rp4,3 miliar.

"Karena ini dampaknya sangat luas maka Badan Ekonomi Kreatif pada 5 Agustus 2015 membentuk satgas ini," kata dia.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan ada berbagai macam metode untuk melawan pembajakan.

Namun, katanya, untuk tahap awal metode yang digunakan adalah dengan delik aduan.

Bagi seniman yang merasa karyanya telah digunakan tanpa seizinnya, katanya, dapat mengadukan hal tersebut ke Bareskrim dengan menyertakan alat bukti.

"Yang pertama dengan delik aduan, tapi nanti kami akan memperkenalkan cara yang lain, salah satunya kami juga akan menghukum orang-orang yang mengunduh karya bajakan tersebut," kata Triawan.

Dia mengatakan menghukum pengunduh karya bajakan telah digunakan di berbagai negara, seperti Korea dan Prancis.

Ia menyebut hal itu efektif menangani persoalan tersebut.

Saat mengunduh karya ilegal tersebut, katanya, pengunduh akan diberi peringatan dan kemudian kecepatan internetnya akan semakin melambat.

"Kita akan ke sana, tetapi saya harus bekerja sama dengan provider," kata dia.


























Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua