Selasa, 10 November 2015

Hakim Gunakan Dalil Misbruik van Omstandigheden

Dalil penyalahgunaan keadaan sudah berkali-kali dipakai hakim untuk membatalkan kontrak. Putusan terbaru datang dari PN Jakarta Pusat.
FITRI N HERIANI/MYS
Ilustrasi: BAS

Majelis hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan terhadap PT Indosat Tbk. Majelis hakim dipimpin Diah Siti Basariah menyatakan perjanjian perdamaian antara kedua perusahaan ini, yang dibuat pada 6 Juni 2014, batal dengan segala akibat hukumnya.
 
Apa sebab perjanjian perdamaian kedua perusahaan itu batal demi hukum? Ini mungkin yang menarik bagi sebagian akademisi dan praktisi hukum perjanjian. Menurut majelis ‘telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh tergugat’. Dalam kajian akademik, penyalahgunaan keadaan itu lazim disebut . Dalam putusannya, majelis hakim merujuk keterangan ahli, baik tergugat maupun penggugat. Gara-gara ada penyalahgunaan, maka penggugat mengalami cacat kehendak saat menandatangani perjanjian perdamaian kedua perusahaan.
 
Putusan No. 369/Pdt.G/2014 itu sebenarnya sudah diucapkan majelis pada 11 Agustus lalu. Salinannya pun sudah dikirimkan kepada para pihak. Dari penjelasan kedua belah pihak yang dikonfirmasi terungkap putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Adrian Prasanto, Division Head Public Relations Indosat, menegaskan pihaknya sudah mengajukan banding atas putusan itu. Memori banding juga sudah dimasukkan ke pengadilan.
 
Andrey Sitanggang, kuasa hukum PT Lintas Teknologi Indonesia, mengaku sudah mendengar adanya permohonan banding tersebut. Ia mengatakan kliennya siap dengan upaya hukum yang ditempuh tergugat. Andrey mengatakan putusan majelis hakim sudah sesuai fakta yang terungkap di persidangan. “Majelis sepakat ada penyalahgunaan keadaan saat penandatanganan perjanjian,” ujarnya.
 

Hubungan antara penggugat dan tergugat terkait kontrak pengadaan infrastruktur telekomunikasi tertanggal 8 Juli 2008 berikut segala perubahan dan penambahannya (kontrak infrastruktur). Juga ada kontrak untuk pengadaan jasa professional tertanggal 22 Juli 2008 berikut segala perubahan dan penambahannya (kontrak jasa). Penggugat mengerjakan pengadaan infrastruktur telekomunikasi dan pengadaan jasa professional serta pemeliharaan terhadap perangkat induk milik tergugat.
 
Hubungan hukum kedua perusahaan berjalan apa adanya hingga terjadi peristiwa 2 April 2014 malam. Malam itu terjadi gangguan pada saat pemindahan aktivitas perangkat induk yang menyebabkan pada konfigurasi Internet Protocol (IP). Akibatnya ternyata beruntun, terjadi kelebihan muatan pada Multinetwork Protocol Label Switching (MPLS). Gara-gara gangguan itu Indosat tak bisa memberikan layanan kepada pelanggannya.
 
Perusahaan terbuka itu tak hanya meminta Lintas Teknologi melakukan perbaikan, tetapi juga menuntut ganti rugi dan berniat memasukkan Lintas ke dalam daftar hitam. Dalam proses itulah kemudian kedua pihak meneken perjanjian perdamaian tertanggal 6 Juni 2014. Penggugat mengklaim dalam proses pembuatan perjanjian perdamaian itu tergugat melakukan cara-cara melawan hukum. Misalnya dengan menakut-nakuti dan mengintimasi, memberikan iming-iming, tidak memberikan kesempatan penggugat mempelajari konsep perjanjian, dan tidak memberikan kesempatan penggugat melibatkan konsultan hukum.
 
Intinya, Lintas Teknologi menyebut perjanjian perdamaian diteken penggugat di bawah pengaruh paksaan, ancaman, dan tekanan tergugat. Juga di bawah pengaruh iming-iming pekerjaan dan ekspansi pekerjaan. Penggugat mendalilkan tergugat menyalahgunakan keadaan. Skala usaha tergugat jauh lebih besar dibandingkan penggugat dan kelangsungan usaha penggugat banyak tergantung pada tergugat.
 
Dalam jawabannya, Indosat membantah dalil penggugat. Perjanjian perdamaian 6 Juni 2014 sudah memenuhi sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata. Tergugat menunjuk fakta tidak adanya keberatan dari penggugat pada saat rapat, bahkan kemudian meneken perjanjian.
 
Indosat juga menegaskan perjanjian perdamaian yang dibuat kedua belah pihak tidak melanggar anggaran dasar penggugat. Intinya, perjanjian perdamaian tidak dibuat dengan cara-cara melawan hukum, tidak di bawah tekanan atau paksaan, atau tidak melanggar syarat-syarat perjanjian.
 
Untuk menguatkan dalil masing-masing penggugat dan tergugat menghadirkan saksi dan ahli. Penggugat, misalnya, menghadirkan ahli HP Panggabean; sedangkan tergugat menghadirkan ahli RR Ani Wijayati. Di persidangan, Panggabean menegaskan penyalahgunaan keadaan adalah salah satu bentuk cacat kehendak. RR Ani mengatakan di persidangan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak mengikat kedua belah pihak untuk dipatuhi dan dijalankan.
 
Majelis berpendapat penyalahgunaan keadaan tidak hanya berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanian. “Majelis berpendapat kalau suasana batin dari para pihak saat menandatangani perjanjian perdamaian adalah sangat urgen dan sangat penting untuk diuraikan dalam pertimbangan ini,” urai majelis pada halaman 73 salinan putusan.
 
Majelis akhirnya sepakat dengan dalil yang dipakai penggugat. Itu bisa terlihat dari pertimbangan majelis. “Dalam posisi ekonomi tergugat yang jauh lebih unggul, dalam posisi dimana penggugat hanya bergantung kepada tergugat, dalam keadaan dimana besaran ganti rugi hanya ditentukan begitu saja oleh tergugat dan sama sekali tidak ada penaksir yang netral, dalam waktu yang sangat pendek dan dalam keadaan dimana penggugat masih dijanjikan untuk bisa mengerjakan tiga proyek”.
 
“Majelis berpendapat di dalam pembuatan dan penandatanganan risalah rapat dan perjanjian perdamaian tersebut telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh tergugat”.
 
Kini, pertimbangan hakim ini akan diuji di tingkat banding karena tergugat sudah menyatakan banding atas putusan majelis hakim. Berdasarkan catatan , dalam sejarah putusan pengadilan, dalil sudah sering dipakai hakim. Misalnya putusan MA No. 1329 K/Pdt/2001 dan putusan MA No. 3956 K/Pdt/2000.
gugatan PT Lintas Teknologi Indonesia

misbruik van omstandigheden

hukumonline



Hubungan hukum


error



annual maintenance

syarat-syarat sahnya perjanjian







misbruik van omstandigheden



hukumonlinemisbruik van omstandigheden

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua