Selasa, 15 Desember 2015

Bila Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Saut Situmorang Akan Lupakan Century-BLBI

Karena dinilai tidak efisien.
ANT
Calon pimpinan KPK, Saut Situmorang. Foto: RES
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengaku akan melupakan kasus skandal Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) apabila dirinya terpilih menjadi Ketua KPK.

"Century dan BLBI akan saya lupakan, karena tidak membuat efisien. Kita menyimpang itu karena sistem," ujar Saut saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, Senin (14/12) malam.

Saut mengatakan bahwa prinsip hukum menganut efisiensi dan efektifitas. Sehingga dia mengusulkan agar sebaiknya pemberantasan korupsi dimulai dari titik nol untuk menuju Indonesia yang bebas korupsi.

"Mari kita mulai dari yang baru. Mari kita bangun Indonesia dari zero to zero, kita mulai dari nol, membuat korupsi nol di Indonesia, tapi harus kerjasama," ujar Saut.

Kendati demikian, Saud mengaku berkomitmen untuk menyelamatkan uang negara. "Ya betul (berkomitmen selamatkan uang negara). Tapi uangnya (Century-BLBI) itu sekarang di mana, kita bicara efisiensi," katanya.

Panel Freeport

Sebelumnya, Capim KPK Sujanarko mengusulkan agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membentuk panel etik untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"Terkait Freeport iu tidak rumit, saya usul dibentuk panel (etik)," kata Sujarnako.

Sujanarko menilai pembentukan panel etik dapat mencegah munculnya konflik kepentingan antara pemeriksa dengan yang diperiksa, karena panel akan beranggotakan tiga unsur DPR dan empat unsur publik.

Selain itu, panel etik juga akan membuat pengusutan kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, menjadi lebih kredibel di mata masyarakat.

"Dengan panel etik, publik bisa mendapat pencerahan dan 100 persen hasilnya akan bisa diterima publik. Kalau yang menangani hanya DPR, maka seberapa pun excellent hasilnya, saya khawatir penerimaan publik tidak akan solid," kata Sujanarko.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua