Minggu, 24 Januari 2016

MEA Bukan Ajang Membendung TKA

Pemerintah perlu strategi jitu melindungi tenaga kerja lokal. Daftar jabatan salah satunya.
ADY
Menaker Hanif Dhakiri. Foto: RES

[]


Implikasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sulit dihindari. Negara-negara Asia Tenggara sudah membuat (MRA) yang membuka seluas-luasnya ruang masuknya tenaga kerja lintas negara. Pofesi yang bekerja di bidang akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kesehatan, perawatan gigi, dan pariwisata kini terbuka untuk asing.
 
MEA diyakini akan menjadi arena pertarungan tenaga kerja antarnegara. Kompetisinya akan semakin keras karena jumlah tenaga kerja tak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Karena itu, Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, menegaskan MEA bukan ajang untuk membendung arus TKA.
 
MEA, kata Hanif, justru ditujukan untuk memudahkan arus keluar masuk barang, produk dan jasa serta tenaga kerja dari semua negara di negara ASEAN. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana melakukan percepatan peningkatan daya saing Indonesia di semua bidang tak terkecuali sektor ketenagakerjaan. Mau tidak mau tenaga kerja lokal harus memiliki kompetensi.
 
Hanif melanjutkan Pemerintah tak lepas tangan. Pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada pekerja lokal. Membatasi pasar dan perlindungan upah yang layak adalah ranah yang bisa ditangani Pemerintah untuk melindungi pekerja lokal.
 
Sebaliknya, TKA tak bisa leluasa menempati posisi di perusahaan yang berdiri menurut badan hukum Indonesia. Hanif menegaskan TKA hanya bisa di untuk asing. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mengatur daftar jabatan yang bisa diisi oleh TKA sesuai bidangnya. “(Harus) mengacu pada daftar jabatan yang ,” kata Hanif di Jakarta, Kamis (21/1).
 
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Hery Sudarmanto, menambahkan Kemnaker telah membenahi berbagai regulasi untuk mendorong investasi. Antara lain  menyederhanakan syarat penyerapan tenaga kerja lokal pada perusahaan pemberi kerja TKA. Sebelumnya, setiap perusahaan yang mempekerjakan 1 orang TKA wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 pekerja lokal.
 
Lewat Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara aturan terkait penyerapan pekerja lokal itu disederhanakan. Sehingga perusahaan yang mempekerjakan satu orang TKA hanya perlu menyerap satu orang pekerja lokal. Kemudian, penerbitan RPTKA dan IMTA dari empat hari kerja dipangkas menjadi tiga hari kerja, tanpa rekomendasi visa TA-01 melalui online.
 
Hery menekankan walau MEA sudah bergulir tapi TKA yang bekerja di Indonesia berdasarkan sektor, jabatan dan subjabatan yang diatur oleh regulasi yang berlaku di Indonesia. TKA tidak boleh bekerja serabutan karena harus punya kompetensi. Misalnya, TKA menjabat sebagai , maka tidak boleh memegang jabatan . “Itu sebagai bentuk pengendalian. Kalau ada yang seperti itu maka dapat dilakukan penindakan dan IMTA-nya dapat dicabut,” ujarnya.
 
Dari profesi-profesi yang sudah disepakati dalam MRA baru pekerja sektor pariwisata yang sudah berjalan penuh. ASEAN sudah menyepakati standar kompetensi yang digunakan untuk sektor tersebut. Untuk tujuh profesi lainnya masih dibahas oleh masing-masing kementerian teknis terkait.


 
Versi Bahasa Inggris
Mutual Recognition Agreement





pekerja asing

jabatan-jabatan yang terbukadapat diduduki oleh TKA



Penggunaan TKA

marketingengineering




Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua