Selasa, 29 March 2016

Telah Terbit! Dua Permenaker Pelaksana PP Pengupahan

Ada yang dinilai ruang lingkupnya masih terlalu sempit.
ADY
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Foto: Sgp
Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengamanatkan beberapa peraturan pelaksana setingkat Peraturan Menteri. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh hukumonline, Pemerintah sudah menerbitkan dua Peraturan Menteri Keenagakerjaan (Permenaker) yang relevan. Permenaker No. 6 Tahun 2016 mengatur tentang Tunjangan Hari Raya, dan Permenaker No. 7 Tahun 2016 tentang Uang Service pada Usaha Hotel dan Restoran di Hotel.
 
Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, mengatakan Permenaker THR mengatur antara lain perusahaan wajib memberikan THR kepada buruh yang masa kerjanya 1 bulan atau lebih. Besaran THR itu dihitung secara proporsional. THR itu diberikan kepada pekerja/buruh yang berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian waktu tertentu (PKWT).
 
THR wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Haiyani menyebut ada sanksi bagi perusahaan yang telat menunaikan kewajiban membayar THR yakni denda sebesar 5 persen dari jumlah THR. Jika tidak membayar THR, dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan. “Permenaker tentang sanksi administratif masih dalam tahap penyelesaian,” katanya kepada wartawan di gedung Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (29/3).
 
Permenaker tentang Uang Service, Haiyani menjelaskan, lebih fokus mengatur bidang usaha hotel dan restoran di hotel. Regulasi sebelumnya yaitu Permenaker No. 02 Tahun 1999 mengatur lebih umum tidak hanya sektor hotel dan restoran tapi juga usaha pariwisata lainnya. Akibatnya, implementasi di lapangan tidak optimal. Karena itu, Permenaker Uang Service yang diundangkan 8 Maret 2016 itu diharapkan bisa berjalan lebih baik.
 
Sekjen OPSI, Timboel Siregar, menyambut baik ketentuan dalam Permenaker THR yang mewajibkan perusahaan memberikan THR kepada pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan atau lebih. Dalam regulasi sebelumnya yaitu Permenaker No. 05 Tahun 1994, pekerja yang bisa menerima THR minimal masa kerjanya tiga bulan.
 
Timboel mengkritik denda yang dikenakan kepada pengusaha yang telat membayar THR. Sebab, denda sebesar 5 persen dari jumlah THR itu tidak dibayar langsung kepada pekerja atau buruh tapi dikelola oleh perusahaan. “Harusnya itu denda dibayar kepada pekerja, jangan malah dikelola perusahaan, ketentuan itu nggak jelas,” tukasnya.
 
Untuk sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayar THR mengacu PP Pengupahan Timboel menilai sanksi yang bisa diberikan yakni teguran tertulis, penutupan sebagaian usaha dan penutupan seluruh kegiatan usaha. Ia melihat saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang membahas pasal-pasal yang akan dimuat dalam Permenaker tentang sanksi administratif sebagaimana diamanatkan PP Pengupahan.

Selain itu, Timboel menilai Permenaker Uang Service masih terlalu sempit, hanya mengatur usaha perhotelan dan restoran di hotel. Aturan itu menutup peluang bagi pekerja di sektor pariwisata lain tidak bisa mendapat uang service. Kemudian peserta magang yang bekerja di bidang usaha hotel dan restoran tidak diatur. Padahal praktiknya banyak peserta magang yang bekerja di sektor tersebut dan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan buruh.
 
“Permenaker tentang Uang Service harusnya juga mengatur peserta magang. Itu perlu diatur ketat karena mereka mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan buruh di sektor tersebut,” pungkasnya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua