Outsourcing Pasca Permenaker 7/2026: Ketika Perusahaan Pengguna Terlalu Jauh Mengatur Pekerja
Outsourcing yang sehat membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas. Perlindungan pekerja membutuhkan...
Saatnya Perusahaan Meninjau Ulang Kepatuhan Outsourcing Pasca Permenaker 7/2026
Praktik outsourcing kini perlu dikelola secara lebih cermat agar tetap mendukung kebutuhan bisnis pe...
Outsourcing di Pekerjaan Inti Masih Terbuka, Serikat Buruh Minta Permenaker 7/2026 Direvisi
Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, bukan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan produksi...
4 Larangan bagi Pengusaha dalam SE Menaker Terbaru
Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker menerbitkan dua surat edaran yang bertujuan untuk memberikan pe...
Menaker Buat Aturan Pekerja Kemitraan Harus Terima THR
Pemerintah mulai membahas regulasi pekerja berstatus kemitraan seperti pengemudi ojek online (ojol) ...
Menaker Susun Aturan Perlindungan Pengemudi Ojek Online
Pelaksanaan Permenaker perlindungan pengemudi ojek akan mulai diterapkan pada era pemerintahan Prab...
Memahami Kepatuhan Permenaker K3 di Lokasi Kerja Ruang Terbatas
Untuk bekerja pada ruang terbatas sesuai Permenaker 11/2023 memerlukan perizinan berupa dokumen tert...
Kemnaker Diminta Tak Terbitkan Kebijakan Serupa Permenaker 5/2023
Karena berpotensi melanggar hak asasi manusia dan merugikan buruh, terutama buruh level rendah.