Asas utama hubungan antara pengusaha dengan pekerja yaitu asas no work, no pay yang artinya adalah upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan. Tapi, bagaimana dengan pekerja yang tidak masuk bekerja karena sakit, apakah upahnya dapat dipotong atau tidak dibayarkan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Karyawan Sakit Tetap Berhak Terima Gaji, Ini Aturannya

Mengenai besaran Tunjangan Hari Raya (&ldquo;THR&rdquo;), pada dasarnya pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus berhak atas THR sebesar satu bulan gaji, sedangkan bagi yang telah bekerja lebih dari 1 bulan namun kurang dari 12 bulan, besarnya proporsional sesuai masa kerja.&nbsp;

Jika pembayaran THR lebih kecil dari 1 bulan gaji Anda, sedangkan masa kerja Anda sudah 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka perusahaan tempat Anda bekerja sudah menyalahi aturan pembayaran THR untuk karyawan atau Anda mengalami THR dipotong sepihak.

Lalu, apa langkah hukum yang dapat Anda lakukan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan, Ini Sanksi dan Langkah Hukumnya

Kalau karyawan bekerja sebagai kasir di minimarket, maka tanggung jawab karyawan terhadap pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang mereka telah sepakati adalah sebagai kasir minimarket. Sebagai kasir, tentunya karyawan tidak dapat dikenai kewajiban atau tanggung jawab mengawasi barang-barang yang dijual di minimarket, karena di minimarket tentu ada bagian security yang bertugas mengawasi barang-barang yang diperdagangkan agar jangan sampai hilang/dicuri.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Potong Gaji karena Barang di Minimarket Hilang, Bolehkah?

Secara hukum, pemotongan upah pekerja oleh pengusaha dapat dilakukan untuk pembayaran:

<ol>
	<li>Denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah, yang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan (&ldquo;PP&rdquo;), atau perjanjian kerja bersama (&ldquo;PKB&rdquo;);</li>
	<li>Sewa rumah dan/atau barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja dan/atau utang/cicilan utang pekerja, yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan/perjanjian tertulis; dan/atau</li>
	<li>Kelebihan pembayaran upah, yang dapat dilakukan tanpa persetujuan pekerja.</li>
</ol>

Pemotongan upah yang dilakukan bukan karena alasan dan/atau tidak memenuhi persyaratan di atas bertentangan dengan hukum. Lalu, bagaimana cara agar pengusaha memberikan upah yang dipotong itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Meminta Gaji yang Dipotong Sepihak oleh Perusahaan

​​​​​​​Soal aturan gaji ke-14 bagi karyawan swasta hingga bolehkah perusahaan potong gaji jika penjualan minus turut dibahas Klinik Hukumonline.

​​​​​​​Dari Jatah Warisan Sebagai Jaminan Utang hingga Transfer Pricing dalam Dunia Pajak

Pemotongan upah memang bisa dilakukan menurut hukum berdasarkan alasan-alasan tertentu. Perihal alasan pemotongan upah yang sah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</a>.

Sehingga, apakah alasan omzet penjualan kurang sebagaimana dinyatakan perusahaan untuk memotong upah dibenarkan secara hukum?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Omzet Turun, Bolehkah Gaji Dipotong? 	

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pengusaha dapat langsung memberikan Surat Peringatan (&ldquo;SP&rdquo;) ke 3 kepada pekerja yang melakukan pelanggaran tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (&ldquo;PP&rdquo;), atau Perjanjian Kerja Bersama (&ldquo;PKB&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Soal pemotongan upah 2 hari, sah-sah saja bagi pengusaha untuk memotong gaji pekerja tersebut karena terlambat masuk kerja sebagai bentuk pengenaan denda, jika sebelumnya juga telah diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bolehkah Mengeluarkan SP 3 Tanpa Didahului SP 1 dan SP 2?

​​​​​​​Langkah hukum jika membutuhkan barang bukti yang disita penyidik hingga boleh tidaknya memotong gaji karyawan ketika perusahaan terdampak COVID-19 turut dibahas Klinik Hukumonline.

Tips Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian Hingga Cara Hitung Pesangon

Beranda

Home

potong-gaji

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#potong gaji