Selasa, 19 April 2016

Program Return to Work Bisa Diperoleh dengan Syarat

Program itu ditujukan agar pekerja yang mengalami kecelakaan kerja bisa bekerja kembali di perusahaan yang sama.
ADY
Menaker Hanif Dhakiri (baju putih). Foto: RES

Pemerintah telah menerbitkan   tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Bekerja Serta Kegiatan Promotif dan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Permenaker itu berlaku sejak 10 Maret 2016. Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan program kembali bekerja, dikenal juga sebagai , ditujukan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
 
Menurut Hanif dengan program itu diharapkan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja bisa kembali bekerja setelah menjalani proses rehabilitasi melalui perlindungan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut seluruh pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapat program .
 
“Tentu semua peserta JKK bisa mendapat program return to work. Misalnya, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja lewat program itu dia akan diobati, direhabilitasi, dilatih agar bisa bekerja kembali di perusahaan tempat dia bekerja,” kata Hanif kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Senin (18/4).
 
Walau ditujukan agar pekerja yang mengalami kecelakaan kerja bisa bekerja kembali, Hanif mengakui Permenaker tidak secara detail mengatur apakah pekerja yang bersangkutan bisa bekerja pada pekerjaan yang sama atau tidak. Menurutnya, pekerja dapat bekerja kembali mengerjakan pekerjaan yang sama, dan dapat pula mengerjakan pekerjaan lain yang disesuaikan dengan kondisi setelah mengalami kecelakaan kerja.
 
Direktur Pengawasan Norma Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Bernawan Sinaga, mengingatkan ada syarat yang harus dipenuhi peserta untuk memperoleh program . Pekerja harus terdaftar sebagai peserta JKK, pemberi kerja tertib membayar iuran dan pekerja benar-benar mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang mengakibatkan kecacatan. Kemudian, ada rekomendasi dokter penasehat bahwa pekerja perlu difasilitasi dalam program .
 
Tak kalah penting, salah satu syarat yang perlu dipenuhi, pemberi kerja dan pekerja bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti program kembali kerja. “Itu tujuannya agar ada kepastian bagi pekerja, setelah mengikuti program bisa diterima kembali bekerja di perusahaan tempat dia bekerja,” ujarnya.
 
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, melihat tidak otomatis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja yang mengalami kecacatan bisa mendapat program . Itu terlihat dari syarat-syarat yang diatur dalam Permenaker No. 10 Tahun 2016.
 
Timboel mengingatkan, Pasal 153 ayat (1) melarang pengusaha memutus hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Menurut Timboel Pemerintah lewat dan BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan tindakan guna menjamin agar pekerja yang telah mengikuti program bisa bekerja kembali. Caranya? , menegakkan hukum terkait Pasal 153 ayat 1 (j) UU Ketenagakerjaan dan ketentuan senada dalam UU Penyandang Disabilitas. , Permenaker sebaiknya mengatur peran Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan dukungan modal bagi pekerja yang mengalami kecacatan dan tidak bisa diterima di perusahaan.
 
, BPJS Ketenagakerjaan bisa menempatkan para pekerja pasca menjalani program untuk bekerja di berbagai perusahaan yang sahamnya dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. “Sebagai pemegang saham, BPJS Ketenagakerjaan dapat menempatkan para pekerja yang mengalami kecacatan untuk bisa diterima bekerja setelah mengikuti pelatihan program ,” pungkasnya.
Permenaker No. 10 Tahun 2016program return to work

return to work



return to work

return to workreturn to work

return to work

return to work

UU Ketenagakerjaan

Pengawas Ketenagakerjaanreturn to workPertamaKeduareturn to work

Ketigareturn to workreturn to work

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua