Selasa, 10 Mei 2016

Ini Profil 10 Delegasi Pertama Lomba Debat Hukum Online Nasional

Sepuluh pendaftar pertama didominasi oleh perguruan tinggi yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera.
RIA

Waktu pelaksanaan Lomba Debat Hukum Online Nasional (LDHON) 2016, kompetisi debat hukum secara daring pertama yang dilaksanakan di Indonesia, sudah semakin dekat. Terhitung sejak pertengahan Februari lalu, pendaftaran untuk mengikuti ajang ini telah dibuka bagi mahasiswa fakultas hukum dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
 
Melalui tema “”, sebanyak 32 slot kosong dipersiapkan untuk mereka yang hendak berpartisipasi dalam liga bergengsi yang diselenggarakan pertama kalinya oleh ini. Kini, menjelang batas akhir pendaftaran, belasan kursi telah diisi oleh masing-masing tim yang mewakili kampus mereka.
 
Dari sejumlah kampus yang telah mendaftarkan dirinya ke panitia penyelenggara yakni komunitas hukumonline (hukumpedia.com), apresiasi layak diberikan kepada 10 (sepuluh) pendaftar pertama. Animo yang tinggi membuat para peserta ini berhasil mengamankan kesempatan mereka untuk tampil dalam laga yang dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
 
Pendaftar pertama yang mengembalikan formulir dan telah memenuhi persyaratan adalah delegasi dari Universitas Negeri Semarang (Unnes). Kemudian diikuti oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Bung Hatta Padang, dan sederetan perguruan tinggi lain.
 
Selengkapnya, ini dia profil sepuluh kandidat pertama LDHON 2016:
 























































































































Nomor

Perguruan Tinggi

Delegasi

1

Universitas Negeri Semarang

Revie Rachmansyah  Pratama

Sultan Fauzan Hanif

Desy Wulandari

2

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nila Tari

Furba Indah

Muhammad Faiz Putra Syanel

3

Universitas Bung Hatta, Padang

Maknunatun

Mujahid Al Farouqi

Maelani Syarah

4

Universitas Internasional Batam

Soechi Purnama Wulan Sari SAR

Nadia Dery Octami

Yeni Tan

5

Universitas Jember

Desi Wahyuningsih

Vithalia Restu Damayanti

Nur Muhammad Sulthon

6

Universitas Parahyangan, Bandung

Ryan Abdisa Sukmadja

Randy Dylen

Mikhael Adam Putra

7

Universitas Andalas, Padang

Febry Olan Putra

Fauzia

Haresna

8

Universitas Pancasila, Jakarta

Erlita Kusumawati

Muhammad Ihsan Azhari

Hulwani

9

Universitas Airlangga

Virga Dwi Efendi

Mega Indah Permatasari

Yogi Hidayat

10

Universitas Padjajaran, Bandung

Patia Chairunisa

Resha Roshana Putri

Ratu Durotun

 
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa sepuluh peserta pertama LDHON 2016 didominasi oleh perguruan tinggi dari Pulau Jawa dan Sumatera. Meski begitu, kampus-kampus yang berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua, juga memiliki kesempatan sama besar dengan yang lain. Apalagi untuk bisa mengikuti kompetisi ini, peserta tidak perlu mengeluarkan biaya besar dan menghabiskan waktu untuk absen dari kuliah karena semuanya serba digital.
 
Sebagaimana telah disampaikan , dengan mengikuti LDHON 2016, peserta dapat memetik beragam manfaat yang ada.  Manajer hukumpedia.com Anggara Suwahju mengatakan bahwa dengan cara ini peserta dapat membawa nama kampusnya supaya lebih dikenal kalangan luas. Selain itu peserta juga dapat meningkatkan nilai jual atau diri mereka.
 
“Dunia praktik hukum ini kan mau ngga mau harus diakui masih tetap berlokasi di Jawa Bali kan, dan sedikit Sumatera mungkin. Nah dengan cara mengikuti LDHON ini, besar kemungkinan, para praktisi hukum bisa melirik teman-teman ini untuk masuk ke dunia kerja karena pembaca Hukumonline kan juga melihat,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) ini.
 
Nah, untuk kamu yang belum mendaftarkan timmu, ayo bergabung! Jangan sampai kamu kelewatan untuk bergabung di dalamnya. Sebagai informasi, pendaftaran LDHON 2016 akan ditutup pada akhir Mei nanti. Sekarang kamu masih bisa langsung mengakses formulir pendaftarannya di .


Mendorong Partisipasi Publik dalam Reformasi Hukumhukumonline









sebelumnyabranding



sini

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua