Kamis, 12 May 2016

FH Unlam Tuan Rumah Simposium dan Pelatihan Mahupiki

Akan bahas isu-isu terkini. Termasuk kejahatan korporasi dalam kasus lingkungan hidup.
MYS
Kampus FH Unlam. Foto: http://fh.unlam.ac.id/id/
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH Unlam) Banjarmasin akan menjadi tuan rumah pelaksanaan simposium nasional dan pelatihan bersama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki). Acara ini akan diselenggarakan pada 16-19 Mei di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
 
Daddy Fahmanadie, Kepala Seksi Humas Acara, mengungkapkan perhelatan Mahupiki-Unlam diperkirakan dihadiri 150-200 orang dari seluruh Indonesia. Peserta dibuka untuk anggota Mahupiki dan non-anggota. Ini adalah perhalatan Mahupiki III, setelah yang kedua diselenggarakan di Surabaya tahun lalu.
 
Simposium akan mengangkat tema Corporate Crime Bidang Lingkungan Hidup. Menurut Daddy, tema ini sengaja diangkat mengingat banyaknya pertanyaan-pertanyaan hukum pidana dalam kasus lingkungan hidup di Indonesia. Misalnya, kasus kebakaran hutan di Kalimantan. Kasus pidana lingkungan dan kemungkinan menggunakan instrumen kejahatan korporasi telah menjadi isu terkini dalam diskursus para ahli pidana dan kriminologi. Dalam praktek, masih sedikit perkara kejahatan korporasi yang masuk ke pengadilan Indonesia. “Sudah menjadi isu terkini, apalagi setelah kebakaran hutan terjadi di Kalimantan,” ujarnya.
 
Belum lagi kasus-kasus pidana bidang sumber daya alam seperti pertambangan dan kehutanan yang kian marak. Melalui simposium dan pelatihan Mahupiki-FH Unlam ini, isu-isu terkini tersebut akan dibahas. Termasuk mengkaji kelayakan perundang-undangan yang ada saat ini seperti UU No. 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 4 Tahun 2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Menyak dan Gas Bumi.
 
Untuk memperkuat simposium dan pelatihan, panitia menghadirkan sejumlah pembicara yang kompeten. “Kejaksaan Agung akan mengutus Jampidum,” jelasnya.
 
Isu-isu terkini juga akan dibahas dalam pelatihan hukum pidana yang dibawakan sejumlah akademisi. Misalnya, pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan menjadikan kejahatan seksual sebagai kejahatan luar biasa. Sikap Pemerintah itu muncul setelah terjadi kasus-kasus pemerkosaan yang dilakukan secara sadis terhadap anak dan remaja, terutama kasus di Bengkulu.
 
Topik kejahatan seksual hanya salah satu topik terkini yang akan dibahas bersama pidana perdagangan orang. Yang lain tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang, cyber crime, dan narkotika.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua